MAKASSAR – Satu minggu setelah insiden pembakaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan yang menggemparkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar aksi sosial bertajuk “Jumat Berkah” pada Jumat, 5 September 2025. Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi bersama jajaran pimpinan DPRD, kegiatan pembagian beras kepada warga terdampak di sekitar lokasi Jalan Urip Sumoharjo ini menjadi sorotan. Meski bertujuan membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan empati, langkah ini memicu pertanyaan mendalam: apakah ini adalah upaya rekonsiliasi substantif atau sekadar komunikasi politik yang mereduksi kompleksitas akar permasalahan pasca-kerusuhan?
Konteks Tragedi dan Resonansi di Makassar
Insiden pembakaran Gedung DPRD Sulsel bukan hanya sekadar kerusakan fisik, melainkan juga simbol rusaknya komunikasi antara rakyat dan wakilnya. Tragedi yang terjadi pada 29 Agustus 2025 itu menyisakan trauma mendalam bagi warga Makassar, khususnya yang bermukim di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, salah satu arteri utama kota. Api yang melahap gedung perwakilan rakyat itu tak hanya menghanguskan aset negara, tetapi juga memercikkan kekhawatiran akan stabilitas dan keamanan publik. Bagi warga sekitar, peristiwa ini berarti malam-malam tanpa tidur, kekhawatiran akan rembetan api ke pemukiman mereka, serta gangguan signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial di area padat tersebut.
Jalan Urip Sumoharjo, yang dikenal sebagai salah satu pusat keramaian dan jalur vital di Makassar, seketika lumpuh. Pedagang kaki lima, pengemudi angkutan umum, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya di sepanjang jalan itu merasakan dampak langsung. Trauma kolektif ini diperparah oleh rasa kecewa publik terhadap instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan aspirasi mereka. Dalam konteks Makassar, kota yang dikenal dengan dinamika sosial-politiknya yang tinggi dan masyarakatnya yang vokal, insiden ini menjadi refleksi kegagalan negara dalam mengelola tensi sosial dan aspirasi rakyat yang tidak terpenuhi.
Aksi ‘Jumat Berkah’: Detail Pelaksanaan dan Pesan Tersirat
Kegiatan “Jumat Berkah” dipusatkan di lingkungan sekitar Gedung DPRD Sulsel yang hangus. Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, didampingi pimpinan dan staf DPRD Sulsel, secara langsung menyerahkan bantuan berupa beras kepada ratusan kepala keluarga. Dalam pernyataannya, Wagub Rusdi menekankan bahwa aksi ini adalah bentuk permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan kepedulian pemerintah kepada warga yang paling terdampak. “Mereka merasakan trauma, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan. Banyak yang bahkan harus berjaga semalaman. Ini adalah bentuk terima kasih kami atas bantuan spontan dalam pemadaman dan pengamanan,” ujar Wagub, menunjukkan empati yang kuat.
Pimpinan DPRD Sulsel juga tak ketinggalan menyampaikan permohonan maaf secara langsung, mengakui insiden tersebut sebagai cermin kegagalan yang harus dievaluasi. Secara kasat mata, aksi ini berhasil menciptakan momen kebersamaan, di mana pejabat tinggi negara berinteraksi langsung dengan rakyat jelata. Ini adalah upaya komunikasi politik yang strategis, sebuah manuver untuk merebut kembali narasi publik. Dari posisi sebagai target kemarahan dan kritik, pemerintah mencoba memposisikan diri sebagai mitra dalam proses pemulihan, membangun kembali itikad baik di tingkat akar rumput, dimulai dari warga yang paling merasakan dampak fisik dari kerusuhan.
Analisis Kritis: Politik Rekonsiliasi dan Kedalaman Masalah
Kendati gestur “Jumat Berkah” patut diapresiasi sebagai langkah awal yang diperlukan untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa pemerintah “peduli,” sifatnya masih berada di permukaan. Jurnalisme investigatif mendorong kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar aksi simbolis. Dalam ilmu komunikasi politik, kegiatan semacam ini sering disebut sebagai crisis communication atau image restoration. Tujuannya adalah memulihkan citra pemerintah yang terpuruk akibat krisis, dalam hal ini, kerusuhan yang berujung pada pembakaran fasilitas publik.
Seorang analis politik lokal, Dr. Syamsuddin Said dari Universitas Hasanuddin, berpendapat, “Aksi kemanusiaan ini penting, tapi ia hanya menyentuh simptom, bukan penyakitnya. Pemerintah perlu membuktikan bahwa kepedulian itu bukan sekadar kosmetik, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang adil dan transparan.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pembagian beras, meskipun meringankan beban sesaat, tidak akan serta-merta menyelesaikan akar permasalahan yang memicu kerusuhan dan kemarahan publik. Data historis di banyak daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kerusuhan sosial sering kali dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi, lambatnya pemberantasan korupsi, dan absennya reformasi institusional yang dijanjikan.
Menjawab Akar Masalah: Lebih dari Sekadar Bantuan Simbolis
Kerusuhan yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD Sulsel diduga kuat memiliki kaitan dengan frustrasi publik terhadap isu-isu sistemik. Para demonstran sering menyuarakan tuntutan terkait keadilan ekonomi, transparansi anggaran, penegakan hukum yang tumpul ke atas, dan kinerja dewan yang dianggap jauh dari harapan. Di Makassar sendiri, isu-isu seperti kesenjangan pendapatan yang mencolok, proyek infrastruktur yang belum merata, serta keluhan publik mengenai kualitas layanan dasar seringkali menjadi pemicu friksi sosial. Bantuan simbolis seperti pembagian beras, pada dasarnya, gagal menjawab tuntutan fundamental ini.
Ada risiko besar bahwa pemerintah akan terjebak dalam siklus “respons paliatif” ini, yaitu berfokus pada langkah-langkah permukaan yang bersifat sementara, sambil mengabaikan kebutuhan akan reformasi yang lebih dalam dan substantif. Untuk konteks Makassar, yang memiliki sejarah panjang gerakan mahasiswa dan aktivisme sosial, harapan masyarakat terhadap perubahan struktural sangat tinggi. Kegagalan menanggapi tuntutan ini secara komprehensif dapat menciptakan bibit-bibit ketidakpuasan baru yang siap meledak di kemudian hari. Oleh karena itu, aksi “Jumat Berkah” ini adalah langkah yang perlu, namun sama sekali tidak cukup.
Dampak Jangka Panjang dan Tantangan bagi Pemprov Sulsel
Melihat ke depan, tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jauh lebih kompleks dari sekadar memperbaiki gedung atau memberikan bantuan. Rekonsiliasi sejati memerlukan dialog terbuka, akuntabilitas, dan komitmen serius terhadap reformasi. Ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kerusuhan, melibatkan publik dalam perumusan kebijakan, serta memastikan bahwa institusi perwakilan rakyat benar-benar mencerminkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan hanya sebagai arena kepentingan politik semata.
Pemerintah perlu menunjukkan bukti konkret bahwa mereka mendengarkan. Ini bisa diwujudkan melalui peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, percepatan penanganan kasus korupsi, dan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Khususnya di Makassar, inisiatif yang melibatkan komunitas lokal dalam pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan platform dialog yang konstruktif akan jauh lebih efektif dalam membangun kembali kepercayaan jangka panjang dibandingkan hanya bergantung pada gestur karitatif. Keberlanjutan rekonsiliasi akan diukur dari seberapa jauh pemerintah mampu mengubah frustrasi menjadi partisipasi, dan ketidakpercayaan menjadi kolaborasi.
Kesimpulan
Aksi “Jumat Berkah” oleh Pemprov Sulsel pasca-kebakaran Gedung DPRD merupakan langkah komunikasi politik yang cerdik untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan empati. Namun, sebagai ‘WartaKita Monetization Strategist’, kami menekankan bahwa gestur simbolis ini, betapapun pentingnya, hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Untuk mencapai rekonsiliasi sejati dan mencegah terulangnya insiden serupa, pemerintah harus bergerak melampaui bantuan karitatif menuju reformasi sistemik yang menjawab akar masalah ketidakadilan ekonomi, korupsi, dan krisis kepercayaan publik. Hanya dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi nyata dari masyarakat Makassar, stabilitas dan kepercayaan dapat dibangun kembali secara fundamental dan berkelanjutan.
