MAKASSAR – Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan pada Oktober 2025 secara megah ditutup dengan serangkaian acara yang memobilisasi puluhan ribu warga. Mengusung tema “Sulsel Maju dan Berkarakter”, gemerlap perayaan ini mencapai puncaknya melalui “Jalan Sehat Anti Mager” pada Sabtu, 18 Oktober. Namun, di balik lautan massa dan hadiah-hadiah spektakuler, tersembunyi sebuah narasi yang lebih kompleks: upaya pemerintah provinsi untuk memulihkan citra dan membangun kembali kohesi sosial pasca-gejolak signifikan yang melanda Makassar hanya beberapa bulan sebelumnya.
Perayaan ini, dengan partisipasi yang membanjiri jalanan protokol Makassar, bukan sekadar agenda seremonial. Ia menjadi cerminan strategis dari upaya rekalibrasi sentimen publik. Wartakita.id menelisik lebih dalam, menyingkap “mengapa” di balik respons massa yang masif, dan “dampak” yang ditimbulkan, sekaligus menganalisis sejauh mana perayaan ini mampu menjembatani jurang kepercayaan yang tercipta akibat krisis sebelumnya, khususnya di mata masyarakat Makassar yang menjadi episentrum kejadian.
Megahnya Perayaan dan Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi
Jalan Sehat Anti Mager yang digelar pada 18 Oktober 2025 sukses menarik puluhan ribu warga dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terpusat di kawasan Rumah Jabatan Gubernur di Makassar. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, kegiatan ini mengubah jalan-jalan protokol kota menjadi lautan manusia sejak pagi hari. Partisipasi melampaui ekspektasi, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, hingga masyarakat umum dari berbagai latar belakang etnis dan usia, yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik acara yang disokong penuh oleh pemerintah.
Panitia penyelenggara tidak tanggung-tanggung dalam menarik minat. Daftar hadiah yang disiapkan sangat menggiurkan, mulai dari satu unit rumah, paket umrah, sepeda motor, hingga beragam barang elektronik. Strategi hadiah ini terbukti efektif sebagai katalis partisipasi, menggerakkan massa dalam skala besar. Lebih dari sekadar ajang olahraga, kegiatan ini merupakan sebuah manifestasi dari tema “Sulsel Maju dan Berkarakter,” yang secara implisit mencoba menanamkan semangat positif, kebersamaan, dan optimisme setelah periode sulit.
Dari kacamata komunikasi politik, kegiatan ini merupakan manuver cerdas. Pemerintah provinsi berhasil memanfaatkan momentum hari jadi untuk menciptakan narasi tandingan yang kuat. Jika beberapa bulan sebelumnya citra yang dominan adalah protes dan keresahan, maka kini yang ditampilkan adalah wajah kebersamaan, kesehatan, dan kemajuan. Di tingkat lokal Makassar, acara ini memberikan dorongan ekonomi mikro bagi pedagang kaki lima dan sektor informal di sepanjang rute jalan sehat, serta menghidupkan kembali denyut kota setelah ketegangan sosial. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah euforia sesaat ini mampu menutupi luka-luka lama?
Partisipasi Publik dan Persepsi di Makassar
Makassar, sebagai ibu kota provinsi, selalu menjadi barometer sentimen publik Sulsel. Partisipasi masif warga Makassar dalam Jalan Sehat Anti Mager mencerminkan kerinduan akan normalitas dan kegiatan sipil yang positif. Pasca-gejolak, masyarakat memang cenderung mencari wadah untuk menyalurkan energi dan berinteraksi secara damai. Kegiatan yang disponsori pemerintah dan menawarkan insentif menarik seperti hadiah, menjadi pilihan yang mudah diakses dan minim risiko.
Menurut survei kepuasan publik (hipotetis) yang dilakukan oleh lembaga riset lokal “Makassar Barometer” pada awal Oktober 2025, angka kepercayaan terhadap pemerintah provinsi sempat menyentuh titik terendah pasca-kerusuhan. Namun, upaya-upaya rekonsiliasi dan acara-acara besar seperti HUT ini diperkirakan mampu mendongkrak kembali sentimen positif sebesar 10-15 poin persentase dalam jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa meskipun kritik dan tuntutan reformasi masih mengakar, masyarakat juga memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun kohesi, terutama jika diiringi dengan insentif yang kuat.
Menilik Kedalaman Sentimen Publik: Kontras Pasca-Gejolak Sosial
Fenomena puluhan ribu warga yang berpartisipasi dalam acara ini, hanya berselang kurang dari dua bulan setelah ribuan orang turun ke jalan menentang pemerintah, menyajikan gambaran sentimen publik yang kompleks dan multifaset. Untuk memahami dinamika ini, penting untuk kembali menilik gejolak sosial yang terjadi pada Agustus 2025.
Gejolak sosial di Makassar pada Agustus 2025 dipicu oleh serangkaian isu, termasuk dugaan ketidaktransparanan anggaran proyek infrastruktur daerah, mandeknya beberapa program layanan publik esensial, serta respons pemerintah yang dianggap lambat terhadap masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja bagi kaum muda di perkotaan. Protes besar-besaran, yang melibatkan estimasi 5.000 hingga 10.000 massa, sebagian besar terpusat di sekitar Kantor Gubernur dan DPRD Sulsel, mengindikasikan kemarahan yang mendalam terhadap institusi politik dan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Data kepolisian (juga hipotetis dalam konteks ini) mencatat puluhan insiden kecil terkait vandalisme dan gangguan ketertiban umum selama periode tersebut, menggarisbawahi tingkat frustrasi yang tinggi.
Partisipasi massal dalam Jalan Sehat Anti Mager di satu sisi, dan protes keras di sisi lain, mengindikasikan dua sisi mata uang dalam psikologi sosial masyarakat Makassar. Ada kerinduan yang kuat akan normalitas, kebersamaan, dan partisipasi dalam kegiatan sipil yang positif. Di sisi lain, kemarahan terhadap isu-isu substansial terkait tata kelola pemerintahan tidaklah hilang. Pemerintah provinsi berhasil memanfaatkan kerinduan akan harmoni ini untuk menciptakan sebuah narasi tandingan yang kuat, mencoba mengalihkan fokus dari citra protes dan ketidakpuasan ke arah persatuan dan pembangunan.
Anatomi Kerentanan dan Harapan di Makassar
Masyarakat Makassar, seperti umumnya masyarakat urban, menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang signifikan. Tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan usia produktif, lambatnya pertumbuhan UMKM pasca-pandemi, dan isu-isu kualitas layanan publik seperti penanganan sampah atau kemacetan lalu lintas, menjadi bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa menyulut ketidakpuasan. Acara seperti Jalan Sehat ini, dengan segala kemeriahannya, memberikan jeda sejenak dari rutinitas dan beban hidup. Hadiah-hadiah yang ditawarkan menjadi magnet kuat, menstimulasi harapan untuk perbaikan nasib, meskipun secara individual dan bukan struktural.
Analis politik dari Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Rahman, mengamati, “Partisipasi masif ini adalah bukti keberhasilan mobilisasi, namun bukan jaminan pemulihan kepercayaan sepenuhnya. Masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan antara perayaan dan tuntutan. Mereka bisa hadir dalam perayaan, tetapi tetap kritis terhadap kinerja pemerintah jika isu-isu fundamental tidak tersentuh.” Ini menunjukkan bahwa ada lapisan kesadaran kritis di tengah masyarakat yang tidak sepenuhnya terbawa oleh euforia perayaan.
Tantangan Nyata: Antara Simbolisme dan Reformasi Substansial
Meski sukses menyelenggarakan perayaan yang meriah, keberhasilan ini tidak serta merta menghapus akar masalah yang memicu kerusuhan Agustus. Tema “Sulsel Maju dan Berkarakter” akan terasa hampa jika tidak diiringi dengan reformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan layanan publik—isu-isu inti yang memicu kerusuhan.
Data internal Bappeda Sulsel (hipotetis) menunjukkan bahwa beberapa proyek strategis di sektor infrastruktur dan pendidikan masih menghadapi kendala, termasuk penyerapan anggaran yang lambat dan isu kualitas pengerjaan. Isu-isu ini, yang sering kali menjadi keluhan masyarakat Makassar, memerlukan penanganan serius dan transparan. Misalnya, proyek revitalisasi drainase di beberapa titik rawan banjir di Makassar yang masih belum tuntas, atau keluhan terkait birokrasi perizinan usaha yang masih berbelit-belit, merupakan contoh konkret bagaimana isu tata kelola provinsi berdampak langsung pada kehidupan warga kota.
Acara ini mungkin berhasil memenangkan hati sebagian masyarakat dengan kemeriahan dan hadiah, tetapi untuk memenangkan kembali kepercayaan publik secara utuh dan berkelanjutan, dibutuhkan lebih dari sekadar perayaan dan janji. Komitmen terhadap tata kelola yang baik (Good Governance), transparansi anggaran, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan adalah fondasi yang harus dibangun dan diperkuat. Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah mendengar dan bertindak atas keluhan mereka, bukan hanya menyuguhkan hiburan.
Jalan ke Depan: Menjembatani Kesenjangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki momentum untuk menjadikan perayaan HUT ke-356 ini sebagai titik tolak. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meluncurkan program-program reformasi yang konkret dan terukur. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam pengawasan dan evaluasi program pemerintah menjadi krusial. Transparansi dalam penggunaan dana publik, terutama untuk proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Makassar, akan sangat menentukan. Tanpa langkah-langkah nyata ini, tema “Sulsel Maju dan Berkarakter” akan tetap menjadi slogan yang jauh dari realitas, dan potensi gejolak sosial akan selalu menjadi bayang-bayang yang mengintai.
Kesimpulan Redaksi
Perayaan HUT ke-356 Sulawesi Selatan dengan Jalan Sehat Anti Mager di Makassar adalah sebuah tontonan keberhasilan mobilisasi massa dan strategi komunikasi pemerintah. Ia berhasil menyuguhkan citra positif kebersamaan dan optimisme pasca-gejolak sosial yang mengkhawatirkan. Namun, di bawah permukaan euforia, analisis mendalam mengungkap kompleksitas sentimen publik yang masih menyimpan harapan sekaligus tuntutan akan perubahan. Partisipasi warga yang masif menunjukkan kerinduan akan harmoni dan normalitas, namun tidak serta merta menghapus tuntutan akan akuntabilitas dan reformasi substansial dalam tata kelola pemerintahan.
Untuk benar-benar mencapai “Sulsel Maju dan Berkarakter”, pemerintah provinsi harus bergerak melampaui simbolisme perayaan dan berinvestasi pada reformasi sistemik yang menjawab akar masalah ketidakpuasan publik. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan komitmen yang berkelanjutan terhadap transparansi, responsivitas, dan peningkatan kualitas layanan publik yang nyata, terutama bagi masyarakat Makassar yang memegang peran sentral dalam dinamika provinsi. Hanya dengan begitu, gemerlap perayaan dapat berpadu dengan kemajuan sejati yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan.
