MAKASSAR, WartaKita.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ), kembali menjadi sorotan tajam publik dan aparat hukum. Pada Senin, 13 Oktober 2025, RTQ dilaporkan ke Polres Pelabuhan Makassar atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, menambah panjang daftar kontroversi yang melingkupinya. Kasus ini bukan sekadar insiden hukum biasa, melainkan cerminan dari tantangan serius terhadap integritas institusi legislatif dan krisis kepercayaan publik di ibu kota Sulawesi Selatan.
Laporan yang diajukan oleh seorang warga berinisial ZB ini menuduh RTQ telah menerima sejumlah uang tunai sebagai imbalan atas janji untuk merealisasikan sebuah proyek pemerintah dan juga menjanjikan posisi pekerjaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Namun, hingga laporan polisi diajukan, janji-janji tersebut tak kunjung terwujud, meninggalkan korban dengan kerugian finansial dan harapan yang pupus. Skandal ini, dengan melibatkan janji proyek dan pekerjaan, secara langsung menyentuh sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sebuah isu sensitif yang kerap menjadi pemicu kemarahan masyarakat di Makassar.
Kronologi Kasus dan Jejak Kontroversi yang Berulang
Dugaan penipuan ini berpusat pada klaim bahwa RTQ, dengan memanfaatkan posisinya sebagai anggota dewan, menawarkan kesempatan proyek pemerintah dan jaminan pekerjaan. Menurut pengakuan ZB, RTQ diduga menerima uang muka yang signifikan dari korban, dengan iming-iming proyek yang menggiurkan. Selain itu, ada pula janji untuk memasukkan seseorang bekerja di PDAM Makassar, yang merupakan entitas vital penyedia layanan publik di kota ini. Kedua janji tersebut, yang seharusnya menjadi peluang ekonomi atau karir, diduga kuat hanya sebagai modus penipuan.
Kasus ini semakin menguatkan persepsi publik tentang pola perilaku problematik RTQ. Pada awal Oktober 2025, ia juga dilaporkan atas dugaan wanprestasi karena tidak membayar biaya sewa alat berat (ekskavator) senilai Rp 41,9 juta, yang menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan komitmen bisnis. Jauh sebelum itu, pada tahun 2019, nama RTQ pernah mencuat ke permukaan karena ditangkap dan terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Rangkaian insiden ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana seorang wakil rakyat dengan rekam jejak kontroversial dapat terus menjabat dan menghadapi tuduhan serius berulang kali?
Mengapa Kasus Ini Penting: Krisis Kepercayaan Publik di Makassar
Skandal RTQ bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang institusi yang diwakilinya. Kasus ini seolah menjadi personifikasi nyata dari keluhan dan kemarahan yang dilontarkan masyarakat Makassar terhadap “anggota dewan yang korup” dan “sistem yang tidak amanah.” Kemarahan massa yang seringkali bersifat abstrak kini menemukan wajah dan nama yang konkret, memvalidasi persepsi publik bahwa institusi legislatif, yang seharusnya menjadi benteng aspirasi rakyat, justru diisi oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang.
Dampak Spesifik bagi Masyarakat Makassar
Dampak kasus ini di Makassar dapat dirasakan pada beberapa level. Pertama, bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta kontraktor lokal, janji proyek yang tidak terealisasi atau adanya praktik “calo proyek” menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan kompetitif. Ini menghambat partisipasi jujur dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi kota.
Kedua, bagi pencari kerja, khususnya mereka yang berharap mendapatkan pekerjaan di BUMD seperti PDAM Makassar, dugaan penipuan ini merusak harapan akan proses rekrutmen yang adil dan berbasis meritokrasi. Hal ini dapat memperkuat sentimen bahwa akses terhadap pekerjaan publik lebih bergantung pada “orang dalam” dan praktik KKN, daripada pada kompetensi dan kualifikasi. Di tengah tingginya angka pengangguran dan tantangan ekonomi, praktik semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas.
Ketiga, secara politik, kasus ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap para legislator. Mengingat Makassar adalah kota yang dinamis dengan partisipasi politik yang cukup tinggi, insiden seperti ini berisiko menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, atau bahkan memicu protes sosial, karena merasa suara mereka tidak diwakili oleh pemimpin yang berintegritas. Membangun kembali gedung DPRD yang hangus pasca-kerusuhan (merujuk pada insiden masa lalu) mungkin lebih mudah daripada membangun kembali kepercayaan terhadap institusi yang menghuninya.
Sorotan Terhadap Institusi: Peran Badan Kehormatan dan Penegak Hukum
Skandal ini menempatkan Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar dan aparat penegak hukum di bawah sorotan tajam. Penanganan kasus ini akan menjadi ujian kredibilitas yang sesungguhnya. Badan Kehormatan, yang memiliki mandat untuk menjaga kode etik dan perilaku anggota dewan, diharapkan dapat bertindak cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu. Setiap langkah yang terkesan lamban atau melindungi terlapor akan dianggap sebagai bukti lebih lanjut dari sistem yang korup dan saling melindungi, yang berisiko memicu kembali kemarahan publik yang belum sepenuhnya padam.
Di sisi lain, Polres Pelabuhan Makassar mengemban tugas berat untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan objektif. Profesionalisme dalam mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan memproses kasus ini hingga tuntas akan menjadi kunci untuk menegakkan hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Transparansi proses hukum juga krusial agar publik dapat memantau setiap tahapan dan memastikan tidak ada intervensi politik.
Penting untuk diingat bahwa prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga adanya putusan hukum yang inkrah. Namun, di saat yang bersamaan, publik berhak mendapatkan kejelasan dan akuntabilitas dari para wakilnya.
Pembuktian Kredibilitas dan Integritas Demokrasi Lokal
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Rahmat Taqwa Quraisy adalah lebih dari sekadar berita kriminal; ini adalah indikator nyata dari tantangan integritas dan akuntabilitas dalam demokrasi lokal. Peristiwa ini menjadi momentum krusial bagi institusi legislatif dan penegak hukum di Makassar untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola yang bersih dan bebas korupsi.
Penanganan yang tegas, transparan, dan adil atas kasus ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang di parlemen. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik yang terkikis dapat mulai dibangun kembali, memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar mewakili suara dan kepentingan masyarakat Makassar, bukan sebaliknya.
