Pemerintah memberikan klarifikasi resmi terkait rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat universal, melainkan selektif dan hanya menyasar sektor-sektor tertentu yang memang memungkinkan.
Detail Kebijakan WFH Terbatas
Pemerintah merinci bahwa skema WFH satu hari sepekan ini tidak akan mencakup semua lini pekerjaan. Sektor-sektor krusial yang menuntut kehadiran fisik dan pelayanan langsung, seperti pelayanan publik, industri, dan perdagangan, kemungkinan besar tidak akan termasuk dalam kebijakan ini. Keputusan ini diambil untuk memastikan kelancaran operasional dan layanan publik yang esensial.
Fokus pada Efisiensi Kerja
Rencana penerapan WFH ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja agar lebih efektif dan efisien.
Proses Perumusan dan Penjelasan Lanjutan
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2026), kebijakan ini masih dalam tahap perumusan dan finalisasi. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyampaikan detail lengkapnya kepada masyarakat setelah semua aspek dikaji matang.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut.”
– Mensesneg Prasetyo Hadi
Ia menambahkan, “Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat.” Kebijakan ini bukan terkait dengan pasokan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah memastikan ketersediaan BBM aman dan tidak ada masalah.
Sektor yang Mungkin Diterapkan
Penerapan WFH satu hari sepekan akan diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki karakteristik pekerjaan yang memungkinkan adaptasi kerja jarak jauh. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas tanpa mengganggu layanan publik dan roda ekonomi yang vital.
