Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, terus menjadi sorotan. Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram provinsi ini tidak tinggal diam dan telah mengajukan serangkaian solusi konkret kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Ketersediaan BBM Cukup, Masalah Ada pada Sistem Penyaluran
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, berdasarkan keterangan dari Direksi PT Pertamina Patra Niaga, stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulawesi Selatan sebenarnya masih memadai. Pemantauan mendalam oleh tim Satgas di lapangan mengindikasikan bahwa akar permasalahan utama bukanlah kelangkaan pasokan, melainkan inefisiensi dalam sistem penyaluran itu sendiri. Fenomena ini tentu sangat dirasakan oleh warga Makassar yang acap kali harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi tangki kendaraan mereka.
Rekomendasi Strategis Satgas untuk Efisiensi Penyaluran
Untuk mengatasi situasi yang kerap menimbulkan frustrasi di kalangan konsumen, Satgas telah merumuskan beberapa poin strategis yang diyakini dapat memperlancar distribusi BBM dan mengurangi beban antrean:
- Implementasi Sistem Nomor Antrean: Mengusulkan penerapan sistem penomoran antrean yang disesuaikan dengan kapasitas SPBU. Tujuannya adalah untuk mencegah penumpukan kendaraan yang berlebihan dan menciptakan alur pelayanan yang lebih tertib.
- Pembatasan Kapasitas Pengisian per Kendaraan: Menerapkan kebijakan pembatasan volume pengisian BBM per kendaraan, misalnya menetapkan batas maksimal 100 liter. Langkah ini diharapkan dapat melayani lebih banyak kendaraan dalam rentang waktu yang sama, sehingga mengurangi durasi tunggu bagi setiap individu.
- Respons Cepat Suplai dari Pertamina: Mendorong PT Pertamina untuk segera melakukan suplai BBM begitu stok di SPBU mulai menipis. Penundaan pengiriman hingga kuota habis atau antrean memanjang harus dihindari. Dalam situasi darurat, jika SPBU terdekat memiliki stok yang memadai, pengalihan suplai dapat dipertimbangkan untuk mengurai kepadatan di titik-titik kritis.
- Optimalisasi Penggunaan Nosel: Memastikan seluruh nosel yang tersedia di setiap SPBU dimanfaatkan secara maksimal oleh petugas. Efisiensi operasional setiap mesin pengisian adalah kunci.
- Penambahan Personel dan Pengaturan Jalur: Mengusulkan penambahan jumlah petugas di SPBU, terutama di lokasi-lokasi yang secara konsisten mengalami antrean panjang. Selain itu, pengaturan lalu lintas dengan hanya menggunakan satu lajur pengisian di area SPBU dapat mencegah kemacetan meluas ke jalan umum.
Keluhan Konsumen dan Insiden yang Terjadi
Kondisi di lapangan, khususnya di sejumlah SPBU Kota Makassar, menunjukkan bahwa antrean panjang masih menjadi pemandangan sehari-hari. Warga terpaksa menanti berjam-jam di bawah terik matahari maupun saat malam tiba, sebuah situasi yang tentu menguras energi dan waktu mereka. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi memicu insiden. Terbukti dari viralnya video di media sosial yang merekam kericuhan di SPBU Kabupaten Bone, di mana perselisihan antarwarga bahkan berujung pada keluarnya senjata tajam. Di Kabupaten Maros, insiden adu jotos antara konsumen dan pegawai SPBU juga dilaporkan terjadi, diduga dipicu oleh ketidaksabaran akibat lamanya mengantre. Bahkan, ketegangan merembet hingga ke Kantor Pertamina Makassar, di mana mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terlibat kericuhan dengan pihak keamanan.
Langkah Tindak Lanjut Menuju Solusi Konkret
Menanggapi berbagai aspirasi dan mengantisipasi potensi masalah lebih lanjut, Satgas telah secara resmi menyampaikan usulan-usulan ini kepada Eksekutif GM Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Bapak Deny Sukendar. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat segera ditindaklanjuti untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam penyaluran BBM bersubsidi serta elpiji 3 kilogram di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk prioritas bagi warga Makassar.
Kontributor: H. Gunadi
Penyunting: RR. Nur
