REMEDIAL: Tidak Ada Catatan Kemerdekaan Baru

Memahami (Lagi) Maksud WS. Rendra dalam ‘Rakyat Belum Merdeka’, Sebuah Paradigma Budaya**

Bulan Agustus tahun 2000 silam, mendiang WS. Rendra diundang mahasiswa ITB berdiskusi tentang buku kecilnya di Bandung.

Buku “Rakyat Belum Merdeka” kecil dan tipis, berisi kurang dari seratus lima puluh halaman, terakhir terlihat di Makassar. Semoga sudah hilang, kemudian ikut mengayakan cakrawala berpikir dan berempati siapapun yang sedang menyimpannya.

Sebagai budayawan, istilah yang tidak dikenal dalam bahasa lain di dunia kecuali bahasa Indonesia, sepertinya kosa kata baru ciptaan wartawan menggambarkan dan mengapresiasi seniman yang mampu memandang dan memahami banyak hal dalam cakrawala kesenimannya, tetapi belum ingin merasa paripurna atau tidak mau merasa sempurna dengan menyebut diri sebagai ‘Begawan’ atau ‘Empu’. WS. Rendra memaparkan sembilan agenda untuk menjawab dan meringkas kenyataan temuannya, bahwa “Rakyat belum Merdeka”.

Sembilan agenda tersebut menurut kami, setelah mengingat-ingat kembali, memaparkan kegagapan–yang berujung kegagalan–komponen bangsa Indonesia mengejawantahkan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, akibat ketidakmandirian kita sebagai bangsa dan negara.

Sehingga berdampak pada pencapaian sila-sila berikutnya. Persatuan, kerakyatan, permusyawaratan dan permufakatan yang bukan persekongkolan, pendidikan, keadilan sosial dan hukum, hingga kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila pertama, pondasi utama empat sila lain, mungkin sengaja tidak menjadi pokok bahasan mendiang. Bisa karena WS. Rendra dalam beberapa kesempatan menyebut dirinya seseorang yang fakir pengetahuan agama, atau bisa juga karena mendiang menyadari adanya faktor hidayah, faktor suka-suka Tuhan, sebelum manusia Indonesia mampu memahami dan menerjemahkan sila pertama Pancasila menjadi perilaku dan karakter.

Membaca buku ini pertama kali, kami memahami kemandirian yang dimaksud WS. Rendra sebagai kondisi ideal yang dibutuhkan agar rakyat merdeka, termaknai sebagai swasembada.

Berswasembada apapun itu. Tetapi, setelah membaca ulang, rasa-rasanya kemandirian yang mendiang maksud adalah ‘integritas’. Apalagi di era sekarang, negara-negara kini nyaris tanpa batas, kampung-kampung global yang rumpi.

Mustahil Indonesia atau negara mana pun bisa mandiri, dalam arti semuanya dikerjakan sendiri untuk kemudian dinikmati sendiri, secara sukarela atau dipaksa keadaan. Boikot dan embargo terbukti tidak mampu memboikot manusia dari naluri alami sebagai mahluk sosial yang harus bersosialisasi, dengan persistensi naluri bertahan hidup.

Mandiri bukan lagi mengasingkan diri, hidup sendiri di atas kaki sendiri, tetapi bekerja sama tanpa kehilangan integritas.

Dalam agenda ketujuh gamblang WS. Rendra memaknai kemandirian sebagai integritas.

“Empat tahun masa jabatan–kata jabatan ini kemudian Ia coret lalu diganti ‘kerja’– (dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) bila tidak mampu menghasilkan undang-undang (kebijakan) yang lebih adil untuk mengangkat daulat rakyat, jelas sudah kalau mereka itu sekadar bakul-bakul nasi berjalan, yang sibuk dengan intrik perjuangan daulat partai, dan tidak berguna untuk reformasi.”

Kemerdekaan yang diproklamasikan 74 tahun lalu, telah memerdekakan rakyat dari kondisi bangsa jongos. Tetapi belum memerdekakan sebagian besar dari kita, sebagai apapun posisi dan fungsinya dalam NKRI, karena tidak punya integritas.

Masih setia bermental kacung-jongos, yang tunduk dan patuh kalau bukan karena ancaman, mesti karena bayaran dan atau manfaat lain.

Pragmatisme tanpa idealisme, keserakahan belaka. Tanpa kejujuran, mustahil tercipta keadilan. Tanpa keadilan tidak akan tercipta kesejahteraan.

Angka statistik bisa menunjukkan indikator kesejahteraan sekaligus menyembunyikan fakta kemiskinan. Bonus demografi kelas ekonomi menengah dan usia produktif saat ini, sewaktu-waktu siap menjelma menjadi bencana demografi.

Hanya dengan integritas, seorang manusia Indonesia (baik sebagai rakyat, pejabat, wakil rakyat, dan aparat) bisa merdeka dari serba rupa kepentingan, imbalan, dan godaan, sebelum mampu mengambil dan menjalankan keputusan yang adil.

Memang, proklamasi kemerdekaan saja tidak akan cukup untuk menjadi dasar membangun integritas individu maupun lembaga. Namun tanpa integritas, bagaimana lagi cara kita berterima kasih, sebagai generasi yang tidak harus mengalami perjuangan fisik dan psikis merebut kemerdekaan.

Mari malu dengan para pejuang kemerdekaan yang integritasnya tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

Mari malu, karena tanpa integritas, seseorang akan terjajah syahwat, ambisi, baik yang datang dari sendiri, golongan, maupun orang lain. Tanpa integritas, pantaskah pekik “Merdeka!” melantang dari mulut kita.

Kalau lupa bagaimana caranya malu, catatan perjalanan kami di BEC kota Bandung 18 September 2013 mungkin bisa membantu:

“Veteran”

Tanganku gatal ingin keluarkan kamera dari dalam tas, terlalu gagah untuk tidak diabadikan. Dia kuhormati, batal kubekukan hanya untuk jadi koleksi gambar. Dialog sunyi kami benar-benar hening.

Veteran tua dan ponsel barunya

Aku sedang “menonton” happening art kata-kata mendiang Rendra, “Gagah dalam Kemiskinan”. Kaum yang tidak akan menukar “nilai” dengan “harga”. Kaum yang tak terbeli suara dan idealismenya.

Entah berapa besar tunjangan veteran sekarang. Kalau nilainya antara 500 ribu sampai sejuta rupiah, berarti beliau paling tidak sudah menabung 2 bulan tunjangannya untuk sebuah ponsel baru.

Masih banyak dialog-dialog sunyi lainnya dengan beliau, sayang hanya interpretasiku belaka, pada senyum, pada sinar mata, dan pada kepulan asap rokoknya.

**sudah tayang 17 Agustus 2019 lalu. Tulisan yang dikutip dan berwarna hijau, ditambahkan 17 Agustus 2024.