Wartakita.id, MAKASSAR — Kota Makassar mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan kota. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak di 153 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan, Rabu (3/12/2025).
Gelaran yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WITA ini menciptakan atmosfer layaknya “pesta demokrasi mini”. Antrean warga mengular di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS), salah satunya terpantau di Kecamatan Bontoala dan Ujung Pandang. Tingkat partisipasi pemilih dilaporkan mencapai 70%, melampaui angka partisipasi pada pemilihan kepala daerah sebelumnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, menyebut momentum ini sebagai upaya memperkuat fondasi demokrasi dari level terbawah.
“Ini adalah momentum memperkuat gotong royong, bukan ajang konflik. Kita ingin tata kelola RT/RW yang transparan dan legitimate berdasarkan pilihan murni warga,” tegas Munafri di sela-sela pemantauan.
Dugaan Intervensi di Malimongan Baru
Meski secara umum berjalan kondusif, proses demokrasi ini tidak lepas dari riak kontroversi. Sorotan tajam tertuju pada Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala. Sejumlah warga melayangkan protes keras setelah salah satu calon Ketua RT petahana digugurkan secara mendadak tanpa alasan administratif yang jelas.
Isu yang berkembang di lapangan menyebutkan adanya dugaan tendensi politik dari oknum kelurahan untuk memuluskan jalan bagi kandidat tertentu. Ketegangan ini diperparah dengan ramainya perbincangan di media sosial dengan tagar #PilRTMakassar, di mana netizen menyoroti dugaan praktik politik uang senilai Rp500 ribu per suara di beberapa titik rawan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Munafri berjanji akan bersikap tegas. “Kami sudah terjunkan tim. Jika terbukti ada intervensi politik atau pelanggaran prosedur, sanksi tegas menanti. Hotline pengaduan sudah kami buka 24 jam,” ujarnya.
Pengawasan Berlapis
Untuk menjamin kredibilitas pemilihan, panitia pelaksana menggandeng 250 pemantau independen dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP). Hingga penutupan TPS sore tadi, LSKP melaporkan 95% TPS berjalan kondusif dan sesuai prosedur Perwali Makassar 2025.
Pasca-penghitungan suara ketua RT malam ini, panitia akan langsung melakukan evaluasi sebagai persiapan menuju gelombang kedua, yakni Pemilihan Ketua RW Serentak yang dijadwalkan pada 8 Desember mendatang. Tantangan diperkirakan akan lebih kompleks mengingat dinamika sengketa lahan dan kepadatan penduduk di wilayah urban Makassar.
