Menyongsong tahun 2027, Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan peta jalan pembangunan yang ambisius. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, fokus utama diarahkan pada empat pilar krusial yang diharapkan mendongkrak kualitas hidup warga dan kemajuan kota secara keseluruhan.
Mempertajam Visi: “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen vital untuk mempertajam prioritas pembangunan. Arah kebijakan ini harus selaras dengan visi besar Pemerintahan Munafri-Aliyah (Mulia) yang mengedepankan “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.” Sebagai penentu arah pada tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, RKPD 2027 dituntut menjadi katalisator percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Empat Pilar Utama Percepatan Pembangunan Makassar 2027
Tema sentral Musrenbang RKPD 2027, “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Menuju Masyarakat Unggul dan Berkelanjutan,” merangkum empat agenda strategis:
- Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Perkotaan: Fokus pada penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kemantapan jalan, revitalisasi sistem drainase untuk menekan genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan tangguh bencana. Ini adalah langkah fundamental untuk mempermudah mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Upaya difokuskan pada peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti Refuse-Derived Fuel (RDF), peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan strategi mitigasi perubahan iklim. Lingkungan yang sehat adalah prasyarat utama kesejahteraan.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Intervensi strategis mencakup penurunan angka stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, serta program pelatihan yang selaras dengan tuntutan industri dan ekonomi digital. SDM unggul adalah aset tak ternilai bagi kemajuan kota.
- Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital: Modernisasi birokrasi melalui integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan konsolidasi data dalam platform “Satu Data Makassar” akan disegerakan. Tujuannya adalah efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Wali Kota Munafri menekankan pentingnya keselarasan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004. Beliau juga memberikan empat penekanan kepada seluruh perangkat daerah: konsistensi RKPD dengan RPJMD, penyusunan program berbasis hasil, efisiensi belanja yang berdampak langsung, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Realistis dan terukur, rencana ini menjadi fondasi kuat bagi Makassar untuk terus tumbuh dan memperkokoh posisinya sebagai pusat pertumbuhan vital di Indonesia Timur.
Kontributor: A. Untung
Penyunting: M. Ridham
