Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar tidak berdiam diri dalam persiapan menyambut gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Langkah strategis diambil dengan menjajaki kolaborasi erat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar guna memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan akurasi data pemilih.
- KPU Makassar dan Pemkot Makassar menjajaki kolaborasi untuk penguatan pendidikan demokrasi dan pemutakhiran data pemilih.
- Fokus utama meliputi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan peningkatan pendidikan politik masyarakat.
- Program KPU Mengajar diusulkan diperluas menjangkau siswa SMP dan pemilih di tingkat kelurahan.
- Wali Kota Makassar menekankan pentingnya konsep besar dan rapat koordinasi lintas sektor sebelum implementasi teknis.
- Sinergi dengan Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, serta pelibatan partai politik dan tokoh masyarakat menjadi prioritas.
Penguatan Demokrasi Lewat Pendidikan dan Data
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Makassar, Hambaliie, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari proses persiapan menuju Pemilu 2029 yang telah dimulai. Diskusi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berpusat pada dua pilar utama: pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dan upaya meningkatkan literasi politik masyarakat.
“Proses menuju Pemilu 2029 sudah dimulai dan saat ini sedang dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kami juga membahas pendidikan politik kepada wali kota,” ujar Hambaliie.
Kolaborasi Strategis dan Perluasan Jangkauan Program
KPU Makassar menggarisbawahi perlunya dukungan dan sinergi dari Pemkot Makassar. Dukungan ini krusial, terutama melalui instruksi kepada jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan, guna memfasilitasi berbagai program KPU, termasuk KPU Mengajar. Program ini diusulkan tidak hanya menyasar siswa SMA, tetapi juga diperluas untuk menjangkau generasi calon pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih duduk di bangku SMP, serta segmen pemilih di tingkat kelurahan untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini.
Hambaliie mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT/RW yang digagas Pemkot Makassar, melihatnya sebagai indikator positif tumbuhnya kesadaran demokrasi di akar rumput yang perlu terus diperkuat melalui sinergi kedua institusi.
Konsep Besar dan Koordinasi Lintas Sektor
Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya penyusunan konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Beliau mengusulkan diadakannya pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan yang solid dari seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Wali Kota menyatakan kesiapannya untuk menginstruksikan jajarannya, termasuk camat, lurah, serta memastikan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk kelancaran pemutakhiran data. Koordinasi intensif juga akan dilakukan dengan Dinas Pendidikan, Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam satu forum terpadu. Tujuannya adalah agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bergerak selaras dalam agenda penguatan demokrasi dan kepemiluan di Kota Makassar.
