Kemendagri: Dua Pekan Jelang Pilkada Serentak Indeks Kerawanan Menurun

Jakarta – Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan indeks kerawanan terus menurun, dua pekan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini didasarkan dari sejumlah aspek yang didapati oleh Kemendagri.

Yang pertama, adalah tidak ada isu gangguan keamanan yang menonjol. Ia mengatakan hal ini kemudian didukung oleh netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terpantau semakin tinggi.

“Ini turut mendukung kondusifitas iklim Pilkada dalam bentuk menurunnya indeks kerawanan di satu pihak dan naiknya public trust terhadap kualitas Pilkada di pihak lain,” kata Kastorius dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 November 2020.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KPU Republik Indonesia (@kpu_ri)

Ia mengatakan pejabat PPK di daerah, yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota di 67 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, telah pula menindaklanjuti 131 temuan pelanggaran netralitas ASN atas rekomendasi dari KASN. 66 persen atau 86 kasus pelanggaran netralitas ASN, dari total 131 pelanggaran, telah ditindaklanjuti oleh 41 Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dan sanksi dari KASN.

“Ini merupakan dampak positif surat teguran Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dikirimkan ke Kepala Daerah pada tanggal 27 Oktober lalu,” kata dia.

Selain itu, Kastorius juga mengatakan situasi menjelang Pilkada Serentak semakin kondusif, terkendali, dan aman Covid-19. Ia pun meyakini partisipasi politik diperkirakan akan tinggi. Keyakinan ini muncul karena tingkat pelanggaran protokol kesehatan di hingga minggu terakhir masa kampanye berhasil ditekan ke tingkat yang relatif sangat rendah. Kastorius juga mengatakan kepatuhan para paslon, tim sukses, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan semakin baik.

“Dari 270 daerah oleh Desk Pilkada Kemendagri dan dikroscek dengan data Bawaslu dan data dari Polri, tingkat pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye tatap muka semakin berkurang. Pelanggaran hanya 2,2 persen, merupakan tingkat pelanggaran yang relatif kecil, dengan peserta kampanye tatap muka melebihi sedikit 50 orang namun tidak sampai terjadi kerumunan,” kata Kastorius.