JAKARTA — Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tengah berupaya membuka kembali kegiatan ekonomi di 228 kabupaten atau kota yang berada di zona hijau dan kuning Covid-19. Rencana itu berangkat dari wacana pemerintah pusat untuk menggerakkan aktivitas masyarakat produktif dan aman Covid-19.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo membeberkan hingga saat ini terdapat 92 daerah yang masih bertahan di zona hijau. Sementara itu, Doni menerangkan, terdapat 136 kabupaten atau kota yang berada di zona kuning.
“Sehingga total kabupaten atau kota yang berada di zona hijau dan kuning berjumlah 228 atau 44 persen dari total kabupaten atau kota secara nasional,” kata dia saat memberi keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (8/6/2020).
Gugus Tugas menggunakan sistem zonasi sebagai tolok ukur bagi seluruh daerah dalam menerapkan kenormalan baru atau new normal.
Penilaian itu berdasarkan pada tiga kriteria yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni epidemiologi dengan indikator angka reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif harus mencapai di bawah satu selama dua pekan. Dengan kata lain, untuk mencapai itu, angka reproduksi (R0) atau tren kasus baru harus berada di bawah satu selama 2 pekan.
Kriteria kedua berkaitan dengan kualitas sistem kesehatan yang ditandai dengan kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus baru Covid-19. Kriteria itu dapat dipenuhi dengan adanya kapasitas rumah sakit per 1.000 penduduk, proyeksi kasus baru yang memerlukan perawatan lebih kecil dari kapasitas rumah sakit, serta jumlah tempat tidur yang dilengkapi ventilator dan data ruang isolasi.
Terakhir, gugus tugas mesti memiliki kapasitas tes laboratorium yang cukup dan memiliki strategi tes yang jelas. WHO mensyratkan jumlah tes per satu juta penduduk bisa mencapai 3.500 jika hendak menerapkan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu, kasus positif Covid-19 yang telah terkonfirmasi hingga Senin 8 Juni masih penambahan 847 kasus baru sehingga totalnya menjadi 32.033 orang.
Di sisi lain, masih terjadi penurunan kapasitas pemeriksaan spesimen sebanyak 6.988 pada hari ini, Senin (8/6/2020), jauh di bawah target yang dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo, dari 10.000 spesimen menjadi 20.000 spesimen per harinya.
Sebelumnya, Gugus Tugas telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi untuk kembali beroperasi di tengah penerapan new normal.
“Penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari tiga aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor,” kata Doni melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (5/6/2020).
Adapun, sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.
Dia mengungkapkan sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, tetapi menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.
Pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut, dia menerangkan, dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dia mengingatkan jangan sampai pertumbuhan ekonomi merosot lebih dalam lagi.
“Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97 persen dan kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita harapkan pelan-pelan kita mulai bisa rebound,” katanya membuka rapat terbatas pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia akan menghadapi gejolak yang cukup besar akibat dampak virus Corona.
Namun, langkah pemerintah melalui Gugus Tugas untuk mempercepat pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat melalui skema kenormalan baru dinilai tidak tepat dari segi kesehatan masyarakat.
Sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat menilai pemerintah belum mampu memenuhi keseluruhan kriteria yang diwajibkan WHO ihwal pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra berpendapat fase new normal atau kenormalan baru lebih tepat diterapkan pada pertengahan Juli mendatang.
Hermawan beralasan saat ini kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih terus berlangsung. Sementara itu, dia menerangkan, kapasitas pemeriksaan spesimen dan kemampuan tes per satu juta penduduk masih terbilang rendah.
“Sementara sekarang ini sebagai fase optimalisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seharusnya pemerintah fokus pada pelambatan transmisi,” kata dia melalui pesan suara kepada Bisnis, Senin (8/6/2020).
Di samping itu, dia juga mengatakan, perlu ada transisi kebijakan dan penyiapan infrastruktur yang lebih substantif ihwal kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari https://www.worldometers.info per hari ini, kapasitas tes per 1 juta penduduk di Indonesia terbilang rendah yakni 1511 berbanding dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273.334.499.
Malahan, hingga saat ini, jumlah tes yang berhasil dilakukan oleh pemerintah baru mencapai 412.980 jiwa.
Temuan itu juga turut diamini oleh Bappenas. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN alias Bappenas Subandi Sardjoko membeberkan surveilans atau kapasitas tes Covid-19 di Indonesia belum memadai untuk memenuhi syarat pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“WHO mengusulkan satu dari seribu, Bappenas meniru negara dengan jumlah penduduk yang seperti Indonesia adalah Brazil yaitu kita 3.500 per satu juta penduduk. Itu mesti disediakan tesnya,” kata Subandi saat memberi keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Dengan demikian, Subandi mengatakan, jumlah tes minimal yang dibutuhkan Indonesia adalah sekitar 940.000. “Dan kita sekarang, per kemarin baru mencapai 290 ribu tes jadi belum ada sepertinganya,” kata dia.
Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dari Bappenas, populasi penduduk Indonesia 2020 diperkirakan 271 juta jiwa.
Dengan rasio tes Covid-19 sebanyak 3.500 untuk satu juta penduduk, maka pemerintah harus melakukan 948.500 tes atau tiga kali lipat dari capaian sekarang yang diklaim Bapenas sebanyak 290.000 tes.
