Jakarta – Pemerintah terus berusaha meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ketidakefisienan dalam belanja kementerian dan lembaga (K/L), terutama dalam pengadaan barang dan jasa, masih menjadi tantangan besar.
Salah satu masalah yang mencolok adalah perbedaan harga dalam pengadaan barang antar-kementerian. Hal ini disoroti oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahmad Adib Susilo.
“Misalnya, dua kementerian membeli barang yang sama, tetapi harganya berbeda. Itu jelas tidak efisien. Katakanlah Kementerian A membeli komputer dengan harga sekian, sementara Kementerian B membeli barang yang sama dengan harga berbeda,” ujarnya dalam Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Ketidakefisienan yang Bebani APBN
Perbedaan harga yang signifikan dalam pengadaan barang menunjukkan adanya potensi pemborosan anggaran. BPK menilai bahwa sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian masih kurang terkoordinasi, sehingga belanja negara tidak optimal.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan beberapa strategi, termasuk digitalisasi sistem pengadaan dan pengawasan ketat terhadap anggaran belanja K/L. Salah satu upaya utama adalah mendorong penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga harga menjadi lebih seragam dan transparan.
Selain itu, BPK juga berperan dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif. Adib menegaskan bahwa selain melakukan audit keuangan, BPK juga mengevaluasi efektivitas program pemerintah dan mendeteksi potensi kebocoran anggaran.
Solusi: Digitalisasi dan Kemitraan dengan Swasta
Untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, pemerintah mulai menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada beberapa proyek infrastruktur. Dengan menggandeng sektor swasta, diharapkan pembangunan dapat terus berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Meski begitu, tantangan masih ada. Selain perbedaan harga dalam pengadaan barang, birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antar-lembaga juga menjadi hambatan dalam efisiensi belanja negara. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih ketat dan sistem yang lebih transparan agar dana publik dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Dengan langkah-langkah reformasi yang terus dilakukan, diharapkan belanja negara ke depan bisa lebih efisien dan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
