MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meminta seluruh camat dan lurah, tidak ikut campur dalam urusan politik. Apalagi sampai berpihak pada calon tertentu. Siapa pun camat dan lurah yang bermanuver, akan disanksi tegas.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan, camat dan lurah merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam sistem kepegawaian Pemerintahan Daerah.
Sebagai abdi negara, mereka harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang (UU) ASN, salah satunya terkait kewajiban menunjung tinggi netralitas.
“Pokoknya, ASN harus netral. Kalau ada yang begitu (bermain politik) segera laporkan kepada kami. Itu bagian dari pelanggaran,” ujar Danny, sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto di Rumah Jabatan Wali Kota, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (11/1/2024).
Dia menegaskan, Pemkot Makassar akan memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemkot netral, tidak melakukan mobilisasi untuk memenangkan calon anggota legislatif (caleg), partai politik (parpol), atau pasangan calon tertentu.
Soal strategi pengawasan, politisi PDI Perjuangan ini mengaku tak sekadar mengandalkan pelaporan dari masyarakat. Pihaknya juga akan turun langsung ke lapangan, serta memberikan sosialisasi soal netralitas.
“Mulai Senin (15/1/2024), saya akan turun ke semua Kecamatan. Saya akan kumpulkan Lurah hingga RT/RW, untuk melakukan sosialisasi tentang netarlitas ASN,” ucapnya.
Lebih lanjut, Danny mengancam, ASN yang terbukti tak netral dan melanggar berbagai aturan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, akan diberikan sanksi tegas.
