Para Taipan di Balik Jerat: Memburu Gurita Mafia & Respon Global

WARTAKITA.ID (INVESTIGASI) – Selama bertahun-tahun, krisis perbudakan siber di Asia Tenggara dianggap sebagai masalah regional. Namun, pada 8 September 2025, Amerika Serikat mengirim sinyal yang jelas bahwa ini adalah ancaman keamanan finansial global.

Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi besar-besaran terhadap individu dan entitas di Kamboja dan Myanmar yang terlibat dalam “Pusat Scam Daring”.⁹

Langkah ini dipicu oleh data yang mengejutkan: pada tahun 2024 saja, warga Amerika diperkirakan kehilangan setidaknya $10 MILIAR akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara.⁹ Sanksi ini menargetkan sembilan individu di Shwe Kokko, Myanmar, yang beroperasi di bawah perlindungan milisi Karen National Army (KNA), serta empat individu dan enam entitas di Kamboja karena mengoperasikan “kompleks kerja paksa”.⁹

Langkah AS ini mengubah narasi. Ini bukan lagi sekadar kejahatan, tapi perang finansial terhadap jaringan kriminal terorganisir transnasional.

Arsitek Kejahatan: Simbiosis Mafia dan Taipan

Investigasi ini mengungkap bahwa model bisnis perbudakan siber ini adalah simbiosis. Di satu sisi adalah kelompok kriminal Tiongkok ⁶ yang membawa keahlian teknis, metode penipuan (pig butchering), dan jaringan pencucian uang. Di sisi lain adalah oligarki atau taipan lokal yang menyediakan infrastruktur fisik, lahan, dan—yang paling penting—impunitas dari jerat hukum.

Sanksi internasional dan tuntutan hukum mulai memetakan siapa para arsitek ini:

1. Chen Zhi (Prince Holding Group):

Taipan misterius asal China-Kamboja ini dituduh oleh Departemen Kehakiman AS sebagai “dalang di balik kerajaan penipuan siber”.¹³ Pada Oktober 2025, AS mengumumkan penyitaan aset cryptocurrency terbesar dalam sejarah: $15 MILIAR dalam bentuk 127.000 Bitcoin, yang diduga terkait dengan Chen Zhi dan operasinya.¹² Prince Holding Group miliknya telah ditetapkan sebagai Organisasi Kriminal Transnasional (TCO) oleh AS. Salah satu propertinya, Golden Fortune Science and Technology Park, dituduh sebagai lokasi di mana pekerja paksa menjalankan penipuan pig butchering.¹³

2. Ly Yong Phat (L.Y.P. Group):

Seorang taipan Kamboja terkemuka lainnya, Ly Yong Phat, dijatuhi sanksi oleh OFAC AS pada September 2024.¹⁴ Properti yang tampak legal dan mewah miliknya—O-Smach Resort dan Koh Kong Resort—secara terbuka diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS sebagai lokasi di mana para pekerja yang diperdagangkan dipaksa menjalankan operasi penipuan dan mengalami hukuman berat jika menolak.¹⁴

Para taipan ini diduga menyediakan “surga” yang aman bagi geng-geng kriminal, menyewakan impunitas yang didukung oleh koneksi politik mereka. Ini menjelaskan mengapa penegakan hukum lokal di Kamboja seringkali lumpuh dalam menangani sindikat-sindikat ini.

Respon Indonesia: Ahli Repatriasi, Lemah di Pencegahan

Di tengah krisis ini, respon Pemerintah Indonesia sangat aktif, terutama di sisi hilir: penyelamatan dan repatriasi.

Puncak keberhasilan diplomasi Indonesia terjadi pada Maret 2025. Melalui operasi senyap dan kompleks di zona konflik Myanmar, pemerintah berhasil memulangkan 554 WNI korban TPPO dari Myawaddy.¹⁵ Ini adalah repatriasi terbesar terkait kasus scam hingga saat ini.

Upaya ini ditambah dengan evakuasi 110 WNI dari Chrey Thum, Kamboja (Okt 2025) ²³, pemulangan 21 WNI dari Myanmar (Nov 2024) ²⁴, dan total 1.841 kasus online scam yang telah dituntaskan oleh Kemenlu.²⁵

Secara bilateral, Indonesia telah memperkuat kerja sama dengan Kamboja melalui pertemuan tingkat tinggi, termasuk antara Presiden Jokowi dan PM Kamboja, serta kesepakatan antar-otoritas imigrasi kedua negara.²⁶

Namun, sementara Indonesia unggul dalam repatriasi (hilir), upaya pencegahan (hulu) masih sangat lemah. Fakta bahwa ribuan WNI terus-menerus terjebak, tergiur oleh iklan media sosial yang sama, menunjukkan bahwa upaya penindakan terhadap perekrut di dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja yang layak masih gagal membendung arus migrasi berisiko tinggi.

Perang Hibrida yang Belum Usai

Saat ini, sedang terjadi perang hibrida di Asia Tenggara.

Di satu sisi, sebuah “Koalisi Global” mulai terbentuk. AS menyerang secara finansial.⁹ ASEAN dan China akhirnya menyepakati “Pernyataan Bersama” pada Oktober 2024 untuk memerangi penipuan telekomunikasi dan judi daring, dengan UNODC membantu menyusun rencana strategis.²⁹ Perusahaan teknologi seperti Meta (Facebook) telah menghapus jutaan akun terkait scam center ¹⁰, dan FBI menjalankan “Operation Level Up”.³¹

Mengungkap Misteri Kejahatan: Peran Krusial Ilmu Forensik dalam KDrama

Gelombang WNI Kabur dari Sindikat Penipuan Siber Kamboja: KBRI Phnom Penh Kewalahan

WNI Asal Aceh Diduga Jadi Korban TPPO di Kamboja, DPD RI Koordinasi Intensif dengan Kemenlu dan KBRI

Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Dihentikan: Alasan Polisi dan Pertanyaan Keluarga

China Keberatan Rencana AS Ambil Minyak Venezuela Pasca-Penangkapan Maduro

Namun, di sisi lain, “Aliansi Kriminal” terbukti lebih gesit. Aliansi ini terdiri dari geng kriminal, taipan yang impun ¹³, dan milisi bersenjata.⁹ Mereka jauh lebih cepat, brutal, dan secara efektif mengeksploitasi “kedaulatan”—zona abu-abu ZEK dan zona konflik—sebagai tameng terbaik mereka melawan hukum internasional.

Laporan dari U.S. Institute of Peace (USIP) pada September 2024 memberi peringatan keras: begitu tekanan dari China mereda, pusat scam di Shwe Kokko, Myanmar, “bangkit kembali dengan cepat”.⁸

Perang ini masih jauh dari selesai. Selama para taipan dan milisi masih bisa menjual impunitas, dan selama kemiskinan di Indonesia masih mendorong warganya untuk mengambil risiko apa pun demi masa depan yang lebih baik, “pabrik penipu” akan terus beroperasi, menelan korban-korban baru.

(Selesai)