Pangeran Turki Al-Faisal, mantan kepala intelijen Arab Saudi, menulis surat terbuka yang tajam kepada Presiden AS Donald Trump. Dalam surat tersebut, ia mengkritik keras rencana kontroversial yang dituduhkan sebagai upaya pembersihan etnis di Gaza. Pangeran Turki mengurai akar penderitaan rakyat Palestina dan mendesak Trump agar tidak melanjutkan kebijakan yang telah menuai kecaman global.
Selain itu, surat ini juga menegaskan posisi Arab Saudi terhadap klaim bahwa mereka siap mengorbankan syarat kemerdekaan Palestina demi normalisasi hubungan dengan Israel. Surat kabar The National pada Kamis merilis isi lengkap surat tersebut, yang kini menjadi sorotan dunia.
Presiden Trump yang terhormat,
Masyarakat Palestina bukanlah imigran gelap yang harus dideportasi ke negeri lain.
Tanah adalah tanah mereka dan rumah-rumah yang dihancurkan Israel adalah rumah mereka, dan mereka akan membangunnya kembali seperti yang telah mereka lakukan setelah serangan gencar Israel sebelumnya terhadap mereka.
Sebagian besar penduduk Gaza adalah pengungsi, yang diusir dari rumah mereka di wilayah yang sekarang disebut Israel dan Tepi Barat akibat serangan genosida Israel terhadap mereka pada perang tahun 1948 dan 1967.
Jika mereka ingin dipindahkan dari Gaza, mereka harus diizinkan untuk kembali ke rumah mereka dan ke kebun jeruk dan zaitun di Haifa, Jaffa dan kota-kota serta desa-desa lain tempat mereka melarikan diri atau diusir secara paksa oleh Israel.
Bapak Presiden, banyak dari puluhan ribu imigran yang datang ke Palestina dari Eropa dan tempat lain setelah Perang Dunia Kedua mencuri rumah dan tanah Palestina, meneror penduduknya dan terlibat dalam kampanye pembersihan etnis.
Sayangnya, Amerika dan Inggris, pemenang perang, hanya diam dan memfasilitasi penggusuran yang mematikan terhadap warga Palestina dari rumah dan tanah mereka.
Amerika dan Inggris tidak mau menerima korban Holocaust Adolf Hitler, sehingga mereka puas mengirim mereka ke Palestina.
Dalam buku Eight Days at Yalta, penulis Diana Preston merujuk pada percakapan antara presiden AS saat itu Franklin Roosevelt dan Presiden Rusia Joseph Stalin.
Preston menulis: “Percakapan beralih ke topik tanah air Yahudi. Roosevelt mengatakan bahwa dia adalah seorang Zionis… Ketika Stalin bertanya kepada Roosevelt hadiah apa yang dia rencanakan untuk diberikan kepada (raja Saudi) Ibn Saud, dia menjawab bahwa satu-satunya konsesi yang mungkin dia berikan adalah memberinya enam juta orang Yahudi…”
Untungnya, ketika Roosevelt bertemu dengan Ibn Saud, raja tidak menyetujui tawaran tersebut dan menyarankan agar orang-orang Yahudi ditawari tanah terbaik di Jerman sebagai kompensasi atas Holocaust. Sayangnya, Harry Truman, penerus Roosevelt, dengan sepenuh hati mendukung imigrasi Yahudi ke Palestina dan akhirnya berperan penting dalam pembentukan Israel.
Kekerasan dan pertumpahan darah yang kita saksikan saat ini adalah akibat dari tindakan tersebut dan keterlibatan Inggris sebelumnya dengan ambisi Zionis sejak tahun 1917 hingga saat itu.
Tuan Presiden, niat Anda untuk membawa perdamaian ke Palestina sangat dipuji di seluruh dunia.
Saya dengan hormat menyarankan bahwa cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memberikan hak yang tidak dapat dicabut kepada Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan sebuah negara dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB 181 dan 194 dan Resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338, serta Inisiatif Perdamaian Arab.
Semua negara Arab dan Islam, serta Otoritas Palestina, menerima persyaratan Inisiatif Perdamaian Arab untuk mengakhiri permusuhan dan menjalin hubungan dengan Israel.
149 negara mengakui negara Palestina.
Tolong jadikan negaramu yang ke 150. Perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian masalah mulia ini secara adil dan seimbang.
Dikenanglah sebagai pembawa damai.
Reaksi terhadap surat Pangeran Turki pun bermunculan dari berbagai pihak. Para pengamat menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Arab Saudi tetap teguh dalam mendukung Palestina. Sementara itu, dunia kini menanti bagaimana respons Gedung Putih terhadap kritik terbuka dari salah satu tokoh berpengaruh di Timur Tengah ini.
