Wartakita.id, Jakarta — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, secara resmi menggugurkan gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diambil setelah majelis hakim mengabulkan permohonan penghentian pemeriksaan perkara dari kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, yang berujung pada gugurnya pokok perkara serta kewajiban penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.
Intinya
- Gugatan terkait suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka dinyatakan gugur oleh majelis hakim PTUN Jakarta.
- Pengguguran gugatan didasarkan pada pembatalan obyek sengketa, yaitu suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran, oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
- Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang juga membatalkan suket tersebut menjadi pertimbangan krusial dalam pengambilan keputusan majelis hakim.
- Sidang yang sempat ditunda selama tiga jam ini akhirnya dihentikan setelah adanya permohonan bersama dari pihak penggugat dan tergugat.
- Penggugat, PT Mercy Toga Kirana, dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.
Keputusan majelis hakim PTUN Jakarta ini mengakhiri rangkaian persidangan yang bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Obyek sengketa utama, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk Gibran Rakabuming Raka, telah dicabut oleh kementerian tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya telah membatalkan surat keterangan tersebut.
Baca Juga Pilihan Editor:
Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, dalam keterangannya menjelaskan bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara akan menjadi sia-sia atau illusoir mengingat obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan telah tidak ada lagi. “Karena obyek sengketanya sudah dibatalkan, maka pemeriksaan lebih lanjut tidak ada gunanya,” ujar Rahmadi, merujuk pada prinsip hukum bahwa tidak ada gunanya mengadili sesuatu yang sudah tidak ada.
Proses persidangan yang dimulai pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB, sempat mengalami penundaan selama tiga jam. Penundaan ini dimanfaatkan oleh pihak penggugat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Denny Indrayana, dan pihak tergugat, Kemendikdasmen, untuk mengajukan permohonan penghentian pemeriksaan perkara. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh majelis hakim setelah melalui musyawarah.
Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.16 WIB, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa gugatan di PTUN Jakarta terkait suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka dinyatakan gugur?
J: Gugatan tersebut dinyatakan gugur karena obyek sengketa, yaitu surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, telah dibatalkan atau dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah membatalkan surat keterangan tersebut melalui putusan kasasi.
T: Siapa saja pihak yang terlibat dalam gugatan ini?
J: Pihak yang terlibat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai pengadilan, PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai tergugat. Gibran Rakabuming Raka adalah pihak yang namanya tercantum dalam obyek sengketa. Denny Indrayana bertindak sebagai kuasa hukum penggugat.
T: Berapa biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat?
J: Penggugat, PT Mercy Toga Kirana, dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.
