Wartakita.id, MAKASSAR — Warga Kota Makassar yang berencana mengeksekusi transaksi jual beli properti atau hendak mengurus legalitas warisan dan hibah wajib mencermati pembaruan regulasi fiskal daerah. Mulai Selasa (10/11/2026), Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberlakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2026 di sejumlah koridor komersial dan kawasan permukiman berkembang.
Pembaruan zona nilai tanah ini bukan sekadar penyesuaian angka di atas lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), melainkan variabel penentu yang mengubah kalkulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain komponen pajak daerah, calon pembeli juga harus memetakan rincian biaya balik nama sertifikat rumah Makassar 2026, mulai dari honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan (BPN).
Baca Juga Pilihan Editor:
Intisari Regulasi NJOP & Balik Nama Properti 2026
- Dampak Langsung NJOP 2026: Penyesuaian NJOP oleh Bapenda Makassar menjadi batas bawah penilaian Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam perhitungan pajak pembeli (BPHTB) dan pajak penjual (PPh Final).
- Standar Biaya Notaris/PPAT: Jasa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) diatur secara proporsional maksimal 1% dari nilai transaksi sesuai regulasi Kementerian ATR/BPN.
- Transparansi Layanan Digital: Pengecekan keaslian sertifikat dan penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik (Sertipikat-el) di BPN Kota Makassar meminimalkan risiko sengketa dan pungutan liar.
Mengapa Pembaruan NJOP Makassar Berdampak Krusial bagi Pembeli Rumah?
Penyesuaian NJOP yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kota Makassar bertujuan menyelaraskan nilai taksiran fiskal properti dengan harga pasar riil yang terus bergerak naik, khususnya di kecamatan dengan pertumbuhan infrastruktur pesat seperti Panakkukang, Rappocini, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Langkah ini sekaligus menopang kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan fasilitas publik perkotaan.
Dalam praktiknya, ketidaktahuan masyarakat mengenai struktur pajak dan biaya legalitas sering kali memicu kendala saat proses peralihan hak di kantor notaris/PPAT. Banyak pembeli rumah seken maupun tanah kavling hanya menyiapkan dana sesuai harga kesepakatan dengan penjual, tanpa memperhitungkan bahwa pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) membutuhkan dana cadangan sekitar 6% hingga 7,5% dari nilai transaksi.
Sinergi sistem verifikasi daring antara Bapenda Kota Makassar dan Kantor Pertanahan (BPN) kini juga menuntut kepatuhan pajak yang ketat. Proses pendaftaran peralihan hak di BPN tidak akan dapat diproses apabila terdapat tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya atau jika validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB belum terverifikasi secara elektronik.
