MAKASSAR – Sulawesi Selatan berada di garis depan dampak perubahan iklim global, dibuktikan dengan serangkaian bencana hidrometeorologi ganda yang melanda wilayah ini pada pertengahan Juli 2025. Peristiwa ini bukan lagi sekadar anomali cuaca sesaat, melainkan indikasi kuat pola iklim ekstrem yang menuntut respons strategis dan terintegrasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Data hingga 12 Juli 2025 menunjukkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulsel dan kabupaten terkait masih berjibaku menangani dampak tanah longsor di Kabupaten Sinjai, sementara Kabupaten Luwu Timur telah pulih dari banjir.
Kondisi ini menyoroti kerentanan geografis dan sosiologis Sulawesi Selatan terhadap fenomena “basah” seperti banjir dan longsor, yang kini disusul oleh ancaman “kering” seperti kebakaran lahan. Integrasi respons bencana yang semula terpisah kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat di Bumi Anging Mammiri.
Dampak Ganda di Dua Wilayah Krusial: Luwu Timur dan Sinjai
Pada 10 Juli 2025, Kabupaten Luwu Timur dilanda banjir yang merendam satu desa di satu kecamatan, berdampak langsung pada 40 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 275 jiwa. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dilaporkan, dan genangan air telah surut sepenuhnya, peristiwa ini mengganggu aktivitas masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan di daerah tersebut. Luwu Timur, dengan topografi dataran rendah dan curah hujan tinggi, seringkali menjadi langganan banjir, namun intensitas dan frekuensinya kian meningkat.
Sementara itu, Kabupaten Sinjai menghadapi tantangan yang lebih kompleks. BPBD setempat tidak hanya menangani dampak tanah longsor yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, tetapi juga berjibaku memadamkan kebakaran lahan seluas satu hektar. Lokasi titik api yang berada di tebing curam menjadi kendala utama, menghambat upaya pemadaman oleh tim darat. Situasi ini menunjukkan kontras ekstrem: tanah yang jenuh air memicu longsor, sementara vegetasi kering akibat periode tanpa hujan memicu kebakaran lahan di wilayah yang berdekatan.
Ketika Hujan Ekstrem dan Kekeringan Bersatu: Gejala Perubahan Iklim
Terjadinya bencana “basah” seperti banjir dan longsor secara bersamaan dengan bencana “kering” seperti kebakaran lahan dalam periode waktu yang relatif singkat bukanlah kebetulan. Ini merupakan gejala klasik dari dampak perubahan iklim, di mana pola cuaca menjadi ekstrem dan tidak stabil. Sulawesi Selatan, yang secara geografis rentan terhadap fluktuasi iklim, mengalami periode hujan dengan intensitas sangat tinggi yang diselingi oleh masa kering yang berkepanjangan. Kondisi ini menciptakan “resep” ideal bagi kedua jenis bencana tersebut.
Fenomena ini bukan lagi sekadar serangkaian peristiwa “nasib buruk” yang tidak terkait, melainkan sebuah pola sistemik. Banjir dan longsor dipicu oleh tanah yang jenuh akibat hujan ekstrem yang melampaui kapasitas serapan tanah, sementara kebakaran lahan dipicu oleh vegetasi yang mengering, didorong oleh suhu tinggi dan minimnya curah hujan. Kondisi ini menghadirkan ancaman serius bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem di Sulawesi Selatan, termasuk potensi krisis air bersih di musim kering dan kerusakan lahan pertanian saat musim hujan.
Mendesak: Integrasi Rencana Kontingensi Menuju Ketahanan Iklim
Menanggapi pola ancaman ganda ini, pendekatan penanggulangan bencana di tingkat provinsi harus mengalami pergeseran paradigma. Dokumen seperti “Rencana Kontingensi Banjir Sulawesi Selatan 2022-2025” merupakan langkah awal yang baik dalam merespons ancaman banjir. Namun, penting untuk menyadari bahwa rencana semacam ini, jika berdiri sendiri, mungkin tidak cukup efektif menghadapi kompleksitas perubahan iklim. Ia perlu diintegrasikan ke dalam kerangka kerja ketahanan iklim (climate resilience framework) yang lebih luas, yang juga secara eksplisit mencakup mitigasi risiko kekeringan, kebakaran lahan, dan ancaman hidrometeorologi lainnya secara komprehensif.
Pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, harus menyadari bahwa ancaman-ancaman ini semakin saling terkait dan tidak dapat lagi diprediksi dengan model musiman yang konvensional. Strategi adaptasi dan mitigasi harus mencakup:
- Sistem Peringatan Dini Terintegrasi: Memanfaatkan teknologi untuk memprediksi cuaca ekstrem dan potensi bencana secara lebih akurat dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara real-time.
- Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan: Termasuk konservasi air, pembangunan embung, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menjamin ketersediaan air saat musim kering.
- Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Hutan: Penanaman pohon di daerah rawan longsor dan restorasi ekosistem hutan untuk meningkatkan daya serap tanah dan mencegah kebakaran.
- Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan melatih masyarakat dalam upaya mitigasi dan respons awal.
- Kolaborasi Multisektoral: Melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, dinas terkait (pertanian, kehutanan, PUPR), akademisi, hingga sektor swasta dan komunitas lokal.
Bencana hidrometeorologi ganda yang melanda Luwu Timur dan Sinjai pada pertengahan Juli 2025 adalah peringatan keras bagi Sulawesi Selatan. Ini adalah panggilan untuk segera bergerak dari respons insidental menuju strategi ketahanan iklim yang holistik dan proaktif. Dengan memperkuat koordinasi, mengintegrasikan rencana kontingensi, dan memberdayakan masyarakat, Sulawesi Selatan dapat membangun pertahanan yang lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang semakin tidak terduga. Masa depan Bumi Anging Mammiri bergantung pada sejauh mana kita mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan iklim yang terus berubah.
