Rendahnya konektivitas digital di Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi sorotan tajam, mengindikasikan jurang pemisah antara kemajuan teknologi dan realitas masyarakat di daerah terpencil. Data mengejutkan menunjukkan 30,25 persen desa masih bergelut dengan sinyal lemah atau bahkan tanpa sinyal sama sekali, sementara hampir 40 persen fasilitas publik belum terjangkau internet.
Konektivitas Digital: Fondasi Pelayanan Publik dan Isu Keadilan Pembangunan di Sulbar
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Dalam acara Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Pasangkayu, Minggu, ia menekankan bahwa di era digital ini, akses internet bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah infrastruktur esensial. Internet membuka pintu akses terhadap berbagai peluang krusial, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga kemudahan dalam urusan administrasi pemerintahan.
“Data ini membuktikan persoalan konektivitas erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok daerah,” tegas Suraidah. Ia berargumen bahwa isu jaringan ini telah berevolusi dari sekadar masalah teknis ketersediaan sinyal menjadi sebuah isu fundamental mengenai keadilan pembangunan. Kesenjangan digital ini secara langsung berdampak pada kesetaraan akses dan kesempatan bagi masyarakat di Sulbar.
Menyadari urgensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jaringan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melalui kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk secara bertahap mengatasi persoalan ‘blank spot’ yang masih meluas.
Peran Strategis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam Era Informasi dan Tantangan Literasi Digital
Di sisi lain, Suraidah juga mengingatkan tentang tantangan baru yang muncul seiring dengan derasnya arus informasi, terutama maraknya penyebaran hoaks yang dapat membahayakan masyarakat. Ia mendorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk tidak hanya bertindak sebagai penyebar informasi belaka, namun harus mampu meningkatkan kapasitasnya menjadi motor penggerak literasi digital di tengah masyarakat.
Peran KIM kini diperluas untuk menjadi jembatan penghubung yang vital antara pemerintah, masyarakat luas, tingkat desa, hingga dunia usaha. “Konektivitas digital diharapkan betul-betul terhubung dengan pelayanan publik, akses pasar, pengetahuan, dan peluang kesejahteraan,” harapnya, menggambarkan visi pemanfaatan teknologi yang holistik.
Inisiatif Senter KIM di Pasangkayu: Apresiasi dan Harapan untuk Penguatan Literasi Digital
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Kabupaten Pasangkayu, Zulfikar, menyambut baik penyelenggaraan program Senter KIM. Program edukasi digital ini dirancang khusus untuk membekali masyarakat akar rumput dengan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Zulfikar menegaskan bahwa digitalisasi merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan dan harus diadaptasi dengan bijak oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui program Senter KIM, masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan peran mereka sebagai agen perubahan dalam mendorong literasi digital. Untuk memastikan efektivitas peran tersebut, ia menekankan pentingnya pemberian bekal teknis yang memadai bagi para anggota KIM, khususnya dalam kemampuan membuat konten kreatif. Hal ini bertujuan agar penyampaian informasi terkait program-program pemerintah dapat dilakukan secara lebih menarik, efektif, dan tepat sasaran kepada audiens yang dituju.
Kontributor: RR. Nur
Penyunting: M. Ridham
