Wartakita.id, MAKASSAR — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) bersama Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meneken nota kesepahaman atau memorandum of u understanding (MoU), di ruang Galery Sombere City, Senin (8/4/19).
MoU ini terkait tentang pengadaan barang dan jasa yang diimplementasikan secara elektronik (e-katalog) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak.
Dimana sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Sehari saja sebelum masa bakti saya habis saya akan berbuat maksimal untuk Kota Makassar. Paling tidak sebelum masa jabatan saya berakhir kita akan mulai jalankan hasil MoU ini. Dan mungkin juga saya tidak akan melihat proses kerjanya nanti. Insya Allah ini baik untuk memajukan Kota Makassar,” ucap Danny.
Danny mengaku tujuan MoU ini untuk mengawal secara transparansi seluruh wajib pungut di semua aturan yang mengambil wajib pungut itu terpantau secara elektronik.
Ia pun optimis jika ini berjalan baik maka Kota Makassar akan semakin maju. Dengan modal 8,4 persen pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, 3,5 persen inflasi dan PAD ditarget tahun ini naik 3x lipat menjadi 3 T.
“Kalau semua berjalan baik pendapatan semakin besar InsyaAllah Makassar jauh lebih maju dari hari ini. Komitmen anti korupsi kita pegang dengan masuknya kita di sistem elektronik ini maka semakin berkurang orang yang akan mau korupsi. Otomatis pajak meningkat dan pembangunan lancar aset bertambah. Ini sebuah ekonomi yang perputarannya akan semakin bagus untuk Kota Makassar. Modal kita kuat,” bebernya.
Di sisi lain, perluasan peran pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PPBJ) ke arah pengelolaan pengadaan yang lebih strategis diharapkan dapat menjadi motor penggerak pengadaan nasional.
Sementara, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengungkapkan, jikalau ini merupakan salah satu langkah baik yang dapat mencegah adanya praktik korupsi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan juga diharapkan lebih transparan dan akuntabel.
”Hal ini juga yang menjadi sorotan pemerintah pusat terutama untuk mendorong penguatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan dan SDM pengadaan. Kami menghargai KPK tidak sendirian. Kami berkomitmen untuk proses pengadaan ke depan lebih efisien dan efektif,” kata Roni.
Roni menyampaikan, LKPP secara berkelanjutan terus menyupayakan peningkatan profesionalisme dan integritas pelaku pengadaan, termasuk mendorong pembentukan kelembagaan pengadaan yang independen.
Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pemerintah dalam penguatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan dan SDM pengadaan.
Dari perspektif internal, lanjut Roni, LKPP juga secara berkelanjutan menerbitkan regulasi dan kebijakan serta pengembangan sistem pengadaan yang terintegrasi.
“Jadi semuanya harus saling mendukung dan itu adalah penguatan strategis. Disini pentingnya komitmen pimpinan dalam memastikan pelaksanaan pengadaan yang bebas dari intervensi,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini turut hadir, Kordinator Supervisi dan pencegahan KPK RI, Adliansyah malik nasution, Kapolres Kota Makassar, Kepala Kejari, Seluruh SKPD kota Makassar. (*).
