MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar secara resmi membuka seleksi calon kepala sekolah (kepsek) untuk ratusan posisi di tingkat PAUD, SD, dan SMP negeri, membuka peluang signifikan bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pendaftaran yang akan berlangsung selama dua pekan mulai Selasa, 28 Oktober 2025, ini bertujuan mengisi 314 kekosongan kepsek definitif dan secara tegas mewanti-wanti potensi penipuan oleh calo. Inisiatif ini menandai upaya serius Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat manajemen pendidikan dan memastikan kepemimpinan yang kredibel di sekolah-sekolah di seluruh wilayahnya.
314 Posisi Kepsek Lowong, Kritis untuk Pendidikan Makassar
Berdasarkan data yang dirilis Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terdapat 314 posisi kepala sekolah yang membutuhkan pemimpin definitif. Rinciannya meliputi 259 kepala sekolah SD, 55 kepala sekolah SMP, dan 5 kepala sekolah PAUD. Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, bersama Kepala BKPSDM, Kamelia Thamrin Tantu (Memi), menyatakan bahwa seleksi ini merupakan respons terhadap pemetaan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pendidikan di Makassar.
Total 4.085 guru berpotensi mengikuti seleksi ini, terdiri dari 15 guru TK, 2.817 guru SD, dan 1.203 guru SMP. Kekosongan kepsek definitif di ratusan sekolah ini berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis, pelaksanaan kurikulum, dan pengelolaan sumber daya di lembaga pendidikan. Untuk kota sebesar Makassar, dengan jumlah siswa dan sekolah yang masif, ketersediaan kepsek definitif menjadi krusial dalam menjaga kualitas dan daya saing pendidikan, terutama di area yang memiliki tantangan demografis spesifik atau di daerah pinggiran kota yang membutuhkan perhatian lebih.
Peluang Historis bagi Guru PPPK
Salah satu poin krusial dalam seleksi kali ini adalah dibukanya kesempatan bagi guru PPPK untuk mendaftar. Ini merupakan langkah progresif yang diatur berdasarkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2025. Syarat khusus bagi guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi ini adalah memiliki pengalaman mengajar minimal 8 tahun sebagai guru ahli pertama.
Sementara itu, guru PNS harus memenuhi kualifikasi minimal golongan 3C. Persyaratan umum lainnya meliputi kualifikasi pendidikan D4/S1, memiliki sertifikat pendidik, penilaian kinerja “baik” selama dua tahun terakhir, pengalaman manajerial minimal 2 tahun, usia maksimal 56 tahun, bebas dari hukuman disiplin, dan memiliki surat keterangan sehat. Setiap calon juga diwajibkan menyusun paper visi-misi kepemimpinan dan mengikuti uji kompetensi yang komprehensif.
Proses Seleksi Transparan dan Anti-Pungli
Proses pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara daring melalui sistem aplikasi SIM KS-PSTK dan IMUT ASN Digital BKN, dan akan diverifikasi oleh BKPSDM setempat. Pendaftaran dibuka selama dua pekan sejak 28 Oktober 2025, dengan penjelasan lebih lanjut diberikan pada 29 Oktober 2025, dan diharapkan seluruh tahapan seleksi rampung pada November 2025.
Pemerintah Kota Makassar menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Calon peserta diimbau untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar (pungli) atau percaloan, Pemkot Makassar telah menyediakan kanal pengaduan melalui aplikasi Lontara, sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran dengan cepat dan transparan. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot dalam menjaga integritas dan objektivitas proses seleksi demi mendapatkan pemimpin sekolah yang benar-benar berkualitas.
Seleksi calon kepala sekolah ini bukan sekadar pengisian posisi, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan di Makassar. Dengan membuka peluang bagi guru PPPK dan mengedepankan transparansi serta anti-pungli, Pemkot Makassar berharap dapat menunjuk kepala sekolah yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif bagi ratusan sekolah dan ribuan siswa di ibu kota Sulawesi Selatan ini.
