WARTAKITA.ID – MAKASSAR, Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak membuat Pemerintah Kota Makassar berpuas diri.
Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan pihaknya justru harus lebih memaksimalkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
“Ini sebuah tantangan lebih besar bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan dan anggaran. Jadi, jangan dilihat sebagai penghargaan, di situ ada beban,” ungkap Zainal Ibrahim, Senin (28/5/2018).
Dia mengatakan terdapat beberapa catatan dari BPK yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Di antaranya saldo persediaan di beberapa SKPD.
“Ada sisa nilai barang yang tidak dipergunakan tahun imi di beberapa SKPD yang harus dicatat dalam saldo persediaan. Yang lain masalah administrasi, yang paling penting pencatatan,” ujarnya.
Inspektorat Kota Makassar sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pun telah menjalankan sejumlah inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Salah satunya Smart Auditing.
“Tahun ini kita sudah mulai terapkan inovasi Smart Auditing. Jadi selain menghemat waktu dalam pelaporan kegiatan dan keuangan, juga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan sebab dapat dilakukan kapan saja,” jelas Zainal.
