Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menunjukkan komitmen serius dalam memerangi kemiskinan ekstrem melalui inovasi pendekatan yang berfokus pada akurasi data lapangan. Pembentukan Tim Layanan Aksi Cepat Atasi Kemiskinan (LACAK) menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Tim LACAK: Fondasi Aksi Cepat Atasi Kemiskinan Ekstrem
Sebagai pengembangan dari program ‘Gowa Sejahtera’ (Gowa Masunggu), Tim LACAK dibentuk untuk mengidentifikasi dan mendata keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem namun mungkin belum terdaftar dalam basis data resmi. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya intervensi bantuan yang tepat sasaran sebagai kunci utama dalam upaya menekan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Ketua Tim LACAK, Kaharuddin Muji, menyoroti tantangan fundamental dalam akurasi data. Meskipun data BPS mencatat angka kemiskinan ekstrem di Gowa sebesar 0,14 persen, tim LACAK menemukan ratusan keluarga yang memerlukan perhatian lebih mendalam dan langsung. Hal ini menegaskan urgensi pendataan lapangan yang komprehensif.
Mekanisme Pendataan dan Asesmen Komprehensif
Pendataan dilakukan secara aktif oleh ‘Sahabat LACAK’, relawan yang tersebar di 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan, dan 675 dusun di Gowa. Mereka melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah untuk melakukan asesmen mendalam, mencakup berbagai aspek krusial kehidupan warga:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Kondisi rumah
- Kepemilikan identitas
- Riwayat bantuan yang pernah diterima
Data yang terkumpul, menggunakan indikator dari BPS, BKKBN, dan Kementerian Sosial, kemudian diinput ke dalam aplikasi ‘Si LACAK’. Hasilnya akan dilengkapi dengan rekomendasi dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk tindak lanjut.
Dampak Nyata dan Alokasi Anggaran
Sepanjang tahun 2025, Tim LACAK telah menunjukkan dampak signifikan, termasuk perbaikan 23 rumah tidak layak huni, fasilitasi akses air bersih PDAM, bantuan biaya pengobatan, serta bantuan modal usaha bagi sejumlah kepala keluarga. Anggaran yang dialokasikan, sebesar Rp213.500.000 untuk lima bulan di tahun 2025 dan direncanakan Rp500.000.000 untuk 12 bulan di tahun 2026, mencakup insentif relawan, operasional lapangan, serta pelatihan. Meskipun demikian, Kaharuddin Muji mengakui anggaran tersebut masih terbatas mengingat luasnya cakupan wilayah dan sifat pendampingan yang intensif.
