Dugaan Penyadapan Presiden: Siapa di Baliknya Kepentingan Penyadapan?

Wartakita.id, JAKARTA — Dugaan kasus penyadapan ilegal yang disebut-sebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang mencuat pada Kamis (5/11/2026), telah memicu gelombang spekulasi. Kasus ini berpotensi membuka tabir pertarungan politik tingkat tinggi yang melibatkan dua kekuatan besar pasca-pemilihan presiden 2024: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hubungan yang sempat terlihat harmonis selama kontestasi Pilpres 2024, di mana Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo yang berpasangan dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka, kini dikabarkan retak. Berbagai indikasi keretakan mulai terlihat. Dalam pusaran isu ini, posisi Listyo Sigit yang dikenal memiliki kedekatan kuat dengan Jokowi menjadi sorotan utama.

Intinya

• Dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Cs terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama pada Kamis, 5 November 2026.
• Kasus ini memicu pertanyaan mendalam mengenai adanya kepentingan politik di baliknya, terutama terkait potensi pertarungan antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-pemilu 2024.
• Kedekatan Listyo Sigit dengan Jokowi dianggap sebagai salah satu indikator kuat adanya motif politik di balik dugaan penyadapan tersebut.
• Peneliti politik Made Supriatma berpendapat bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan mengendalikan isu ini tanpa konfrontasi langsung dengan Jokowi, dan kasus Listyo Sigit bisa menjadi titik berhentinya.
• Nicky Fahrizal dari CSIS melihat fenomena ini sebagai cerminan sengkarut elite yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat.
• Sejarah menunjukkan bahwa kepolisian kerap dilirik sebagai sekutu politik oleh rezim yang tidak memiliki basis partai yang kokoh, seperti yang terjadi pada era Jokowi.

Peneliti politik, Made Supriatma, memberikan pandangan tajam mengenai dinamika ini. Ia menilai bahwa posisi Listyo Sigit yang sangat dekat dengan Jokowi mengindikasikan adanya perpecahan jalan antara keduanya. Lebih lanjut, ia memprediksi bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan memilih pendekatan yang hati-hati, tidak akan berkonfrontasi langsung dengan Jokowi, melainkan akan berhenti pada kasus Listyo.

Sementara itu, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, melihat fenomena ini sebagai bukti nyata dari “kisruh elite” yang kerap terjadi di Indonesia. Ia berpendapat bahwa situasi ini mencerminkan pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau individu daripada kesejahteraan rakyat.

Menelisik lebih jauh ke belakang, peran kepolisian dalam lanskap politik Indonesia memang cukup signifikan. Sejak era kepemimpinan Jokowi, institusi kepolisian mulai dilirik sebagai sekutu politik yang strategis. Hal ini didasari oleh fakta bahwa Jokowi tidak memiliki modal politik partai yang kokoh di awal pemerintahannya, sehingga dukungan dari institusi kepolisian menjadi krusial untuk menopang dan mengamankan rezimnya.

Kerap Ditanyakan

T: Apa dugaan utama kasus yang mencuat pada 5 November 2026?
J: Dugaan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan “Cs” terhadap Presiden Prabowo Subianto.

T: Siapa saja tokoh yang dikaitkan dalam dugaan kasus ini?
J: Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, “Cs” (diduga pejabat kepolisian lainnya), Presiden Prabowo Subianto, dan secara implisit Joko Widodo (Jokowi) sebagai figur yang dekat dengan Listyo Sigit.

T: Mengapa kasus ini dikaitkan dengan pertarungan politik?
J: Karena posisi Listyo Sigit yang dekat dengan Jokowi, dan memburuknya hubungan antara Jokowi dan Prabowo pasca-pilpres 2024, memunculkan spekulasi adanya kepentingan politik di balik dugaan penyadapan tersebut.