Wartakita.id – Pemerintah Kota Makassar berencana akan memangkas tenaga kontrak atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang tidak produktif dan malas. Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, sudah menegaskan hal itu.
Rudy sudah mengintruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk tidak memperpanjang kontrak honorer yang tidak bekerja produktif.
“Saya sudah minta BKD, honorer yang tidak produktif saya minta itu yang duluan dieliminir,” tegas Rudy, Kamis (26/11/2020).
- Pemprov Sulsel Akan Evaluasi Pemangkasan Libur Akhir Tahun
- Kemendagri: Dua Pekan Jelang Pilkada Serentak Indeks Kerawanan Menurun
Pemetaan tenaga honorer tiap OPD juga sudah dilakukan. Hal itu untuk merasionalisasi tenaga honorer agar jumlahnya sesuai kebutuhan. Terlebih lagi alokasi anggaran untuk tenaga kontrak cukup besar.
Pemkot Makassar menghabiskan anggaran Rp152 miliar untuk menggaji 8.449 tenaga honorer tahun ini.
Tiap bulan tenaga honorer digaji Rp1,5 juta. Hanya, gaji itu belum termasuk potongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Kita mau berikan keadilan, khususnya tenaga kontrak yang kerja siang-malam masa gajinya kecil dan ada yang tidak kerja terima gaji juga,” ujar dia.
Evaluasi ini berlangsung hingga Desember nanti, sesuai SK kontrak. Struktur tenaga kontrak hanya merekrut pegawai yang betul-betul memiliki kinerja bagus.
Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan, pemerintah kota setiap tahun selalu melakukan evaluasi kinerja tenaga honorer.
Kata Basri, jumlah tenaga kontrak tahun ini mengalami pengurangan. Penyebabnya beragam. Ada yang mendaftar CPNS, mengundurkan diri, tidak disiplin, dan meninggal dunia.
“Tahun lalu itu ada 8.862 tenaga kontrak yang di SK-kan tapi kan ada kurang lebih 400 orang yang tidak kita perpanjang kontraknya,” ungkap Basri. (*)
