Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas dengan Iran membuka opsi menarik untuk Selat Hormuz, jalur vital energi global. Namun, opsi ini tidak datang tanpa syarat, mengisyaratkan penerapan sistem mirip ‘gerbang tol’ bagi kapal yang melintas.
Iran Siapkan ‘Gerbang Tol’ di Selat Hormuz: Syarat dan Implikasi
Pemerintah Iran mengindikasikan bahwa Selat Hormuz akan kembali beroperasi sepenuhnya dengan prasyarat ketat. Pejabat komunikasi kantor Presiden Iran, Seyyed Mehdi Tabatabaei, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (5/4/2026), menyatakan bahwa sebagian pendapatan dari lalu lintas kapal akan dialokasikan sebagai kompensasi atas kerusakan akibat konflik yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
“Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali jika seluruh kerugian akibat perang yang dipaksakan sudah diganti melalui rezim hukum baru, yakni dengan mengambil sebagian dari pendapatan biaya transit,” ujar Tabatabaei. Pernyataan ini mengaitkan pemulihan kerugian perang dengan kelancaran aktivitas pelayaran di jalur strategis yang sangat krusial bagi pasar energi global.
Penutupan jalur ini sebelumnya telah berdampak signifikan pada pasar energi, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Dengan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia bergantung pada selat sempit ini, penerapan kebijakan Iran berpotensi mengguncang stabilitas kawasan dan menaikkan harga energi global secara drastis jika syarat-syarat tersebut diberlakukan penuh.
Mekanisme ‘Gerbang Tol’ dan Koordinasi Ketat
Laporan AP News pada 27 Maret 2026 menyebutkan bahwa Iran telah mulai menerapkan skema yang menyerupai ‘gerbang tol’. Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan menjalankan mekanisme ini di lapangan, di mana sejumlah kapal diminta membayar biaya transit menggunakan mata uang Tiongkok, yuan. Meskipun tidak semua kapal dikenai biaya secara langsung, beberapa kapal, seperti kapal India yang mengangkut gas petroleum cair, dapat melintas melalui jalur diplomasi.
Kapal yang ingin melintas umumnya diwajibkan melalui proses pemeriksaan oleh IRGC. Mereka harus menyerahkan data lengkap mengenai muatan, pemilik, tujuan, hingga daftar awak kepada pihak perantara yang disetujui oleh IRGC. Kapal yang mendapatkan persetujuan akan menerima kode khusus dan dikawal saat melintasi selat. Kapal yang dianggap sebagai ‘musuh’ Iran, termasuk yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya, tidak akan diizinkan melintas. Sementara itu, kapal dari negara lain diwajibkan melakukan koordinasi serta mematuhi prosedur keamanan sebelum memasuki wilayah tersebut.
Menuju Sistem Permanen dan Polemik Internasional
Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa Iran sedang menggodok sistem permanen untuk pengelolaan Selat Hormuz. Pemerintah Iran telah mengirimkan surat kepada International Maritime Organization (IMO), menyatakan bahwa mereka telah menerapkan berbagai langkah untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim, serta menegaskan kebijakan tersebut sesuai dengan hukum internasional. Parlemen Iran dilaporkan tengah menyusun undang-undang untuk meresmikan pungutan biaya bagi kapal, yang oleh media yang dekat dengan IRGC disebut sebagai upaya menegaskan kedaulatan Iran sekaligus membuka sumber pendapatan baru.
Kritik dan Kekhawatiran Global
Rencana Iran ini menuai kecaman internasional. IMO menyoroti pentingnya menjaga kebebasan pelayaran dan mengecam serangan terhadap kapal. Seorang eksekutif industri minyak dari Uni Emirat Arab bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ‘terorisme ekonomi’. Kalangan ahli hukum maritim juga menilai pungutan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB yang menjamin hak lintas damai bagi kapal sipil di perairan teritorial. Ahli maritim tersebut menyatakan, ‘Tidak ada dasar dalam hukum internasional untuk memungut biaya seperti ini. Ini semata-mata karena Iran ingin menguasai Selat Hormuz.’ Keterlibatan IRGC dalam mekanisme pembayaran juga dinilai berisiko melanggar sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terhadap kelompok tersebut.
