RUU Perampasan Aset DPR: Prioritaskan Pengembalian Dana Korban

Wartakita.id, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana yang kini tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diharapkan tidak hanya sekadar mengembalikan aset hasil kejahatan ke kas negara. Lebih dari itu, RUU ini harus menjadi instrumen yang memastikan dana korban pidana dapat kembali dan hak masyarakat yang dirugikan dapat dipulihkan secara nyata.

Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, pada Rabu, 11 November 2026, di Jakarta. Menurutnya, fokus utama dalam pembahasan RUU ini adalah bagaimana mekanisme hukum yang kuat dapat menjangkau, memulihkan, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada pihak yang berhak, terutama para korban. Ini menjadi krusial, mengingat maraknya kasus penipuan, investasi ilegal, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya yang dampaknya sangat merugikan masyarakat luas.

Intinya

• RUU Perampasan Aset harus memprioritaskan pengembalian dana kepada korban pidana, bukan hanya untuk kas negara.
• Mekanisme hukum dalam RUU ini perlu diperkuat untuk menjangkau dan memulihkan aset hasil kejahatan, terutama dalam kasus kejahatan keuangan.
• Kepastian pengembalian aset harus dibangun sejak tahap penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
• RUU ini berfungsi sebagai pelengkap mekanisme penegakan hukum yang ada, mengatasi hambatan dalam penjangkauan dan pemulihan aset.
• Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB) harus memiliki batasan yang ketat dan diarahkan pada kondisi khusus, bukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
• Pengawasan pengadilan terhadap pemblokiran dan penyitaan, serta perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, menjadi elemen penting.
• Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Rano Alfath menekankan bahwa kepastian mengenai pengembalian aset perlu dibangun secara komprehensif, mulai dari proses penelusuran awal hingga pelaksanaan putusan pengadilan. RUU ini diposisikan sebagai pelengkap dari mekanisme penegakan hukum yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata cara menjangkau dan memulihkan aset ketika mekanisme yang tersedia saat ini menghadapi hambatan.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB). Rano Alfath menegaskan bahwa mekanisme ini harus memiliki batas penerapan yang sangat ketat. Pengaturan ini mencakup subjek yang dikenai, jenis tindak pidana, jenis aset yang dapat dirampas, hingga batas nilai aset. Mekanisme NCB ini diarahkan untuk keadaan-keadaan tertentu, seperti pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Yang terpenting, mekanisme ini tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, Rano Alfath juga menyoroti pentingnya pengawasan pengadilan terhadap setiap tindakan pemblokiran dan penyitaan dalam kerangka mekanisme perampasan aset. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik juga menjadi perhatian utama, begitu pula dengan jaminan akses korban terhadap upaya hukum yang mereka miliki. Komisi III DPR RI sendiri terus berupaya mengintensifkan pembahasan RUU ini dengan mendengarkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, dan berbagai kalangan lainnya untuk menghasilkan regulasi yang benar-benar berpihak pada korban dan masyarakat.

Kerap Ditanyakan

T: Mengapa RUU Perampasan Aset dianggap penting untuk memulihkan hak korban?
J: RUU ini penting karena bertujuan untuk memperkuat mekanisme hukum dalam menjangkau dan memulihkan aset hasil kejahatan. Fokus utamanya adalah memastikan aset tersebut dikembalikan kepada korban yang berhak, bukan hanya masuk ke kas negara, sehingga hak masyarakat yang dirugikan dapat dipulihkan secara nyata.

T: Apa yang dimaksud dengan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB) dan mengapa perlu diatur ketat?
J: Mekanisme NCB adalah perampasan aset yang dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini perlu diatur ketat karena berpotensi disalahgunakan. Pengaturannya harus spesifik pada kondisi tertentu seperti pelaku meninggal dunia atau melarikan diri, dan tidak boleh menjadi celah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.