Mulai tahun 2026, registrasi kartu SIM prabayar akan mengalami transformasi signifikan dengan kewajiban penggunaan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kendali penuh kepada masyarakat atas nomor telepon yang terdaftar atas nama mereka, sekaligus menjadi benteng kokoh melawan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber.
Perubahan Fundamental dalam Registrasi Kartu SIM
Pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Regulasi ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengakhiri era kartu SIM anonim dan memastikan setiap nomor telepon dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik identitas yang sah.
Prinsip ‘Know Your Customer’ dengan Sentuhan Biometrik
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa registrasi pelanggan kini tidak lagi dipandang sebagai prosedur biasa, melainkan instrumen vital dalam melindungi masyarakat di ranah digital. “Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” ujar Meutya.
Membangun Ekosistem Telekomunikasi yang Lebih Aman
Dengan Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen penuh untuk membangun ekosistem telekomunikasi nasional yang aman, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Kebijakan ini mencakup beberapa pilar utama:
- Registrasi Berbasis Biometrik: Penggunaan pengenalan wajah sebagai salah satu metode verifikasi identitas utama.
- Pembatasan Kepemilikan Nomor: Maksimal tiga nomor kartu prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada satu penyelenggara telekomunikasi.
- Hak Masyarakat untuk Mengecek dan Mengendalikan Nomor: Fasilitas yang memungkinkan pengguna mengetahui dan mengelola seluruh nomor yang terdaftar atas nama mereka.
Mencegah Peredaran Kartu SIM Ilegal
Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini adalah kewajiban kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi baru dapat dilakukan setelah proses registrasi dan verifikasi identitas dinyatakan valid. Hal ini secara efektif menutup celah bagi peredaran kartu SIM aktif tanpa kejelasan kepemilikan, yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
Persyaratan Registrasi Terbaru
Untuk warga negara Indonesia, registrasi wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, warga negara asing perlu menyertakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Bagi pelanggan di bawah 17 tahun, proses registrasi akan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga.
Masyarakat Diberi Kekuatan untuk Mengontrol
Penyelenggara jasa telekomunikasi akan diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor terdaftar. Ini berarti Anda dapat secara proaktif memantau dan mengelola nomor telepon mana saja yang menggunakan identitas Anda. Jika terdeteksi adanya nomor yang disalahgunakan, masyarakat dapat mengajukan pemblokiran.
“Kebijakan ini juga mencakup mekanisme pengaduan atas nomor seluler yang digunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan,” jelas Meutya.
Perlindungan Data Pribadi Menjadi Prioritas
Pemerintah menegaskan bahwa keamanan dan kerahasiaan data pelanggan adalah kewajiban utama penyelenggara telekomunikasi. Standar keamanan informasi internasional dan sistem pencegahan penipuan akan diterapkan untuk menjaga data Anda.
Transisi dan Sanksi
Bagi pelanggan lama yang terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, akan disediakan fasilitas registrasi ulang untuk beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik. Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif, tanpa mengesampingkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi.
