Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat untuk memberantas tuntas praktik penyelundupan yang masih menggerogoti kekayaan negara. Instruksi tegas ini ditujukan kepada pucuk pimpinan institusi keamanan dan keuangan negara.
Instruksi Tegas Pemberantasan Penyelundupan
Presiden terpilih Prabowo Subianto secara spesifik menugaskan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil tindakan serius menghentikan aktivitas penyelundupan. Langkah ini diambil menyusul keprihatinan mendalam atas terus terjadinya kebocoran aset negara yang signifikan.
Dalam pernyataannya di Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, Prabowo menekankan urgensi situasi ini. “Pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan,” ujar Prabowo, menggarisbawahi mandat yang diemban ketiga institusi tersebut.
Poin Kunci:
- Presiden terpilih Prabowo Subianto instruksikan Panglima TNI, Kapolri, dan Menkeu berantas penyelundupan.
- Kewenangan institusi terkait dinilai perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam pencegahan dan penindakan.
- Pemberantasan penyelundupan diprediksi akan meningkatkan penerimaan negara secara substansial.
- Proses hukum tegas diharapkan memulihkan kerugian negara akibat penyelundupan bertahun-tahun.
- Keberhasilan Satgas PKH dalam menyita aset dan memulihkan kerugian negara menjadi contoh penegakan hukum yang efektif.
Evaluasi Kinerja dan Potensi Keuntungan Negara
Prabowo menyoroti bahwa meski ketiga institusi tersebut telah memiliki unit khusus yang bertugas menangani penyelundupan, kinerjanya dinilai masih perlu dioptimalkan. Ia menilai banyak aset negara yang seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan justru hilang akibat praktik ilegal ini.
Lebih lanjut, Prabowo meyakini bahwa penghentian penyelundupan akan membawa dampak ekonomi positif yang besar bagi negara. Dengan menutup ‘kebocoran’ tersebut, pemerintah berpotensi meraup pendapatan yang jauh lebih besar. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku penyelundupan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berkontribusi dalam memulihkan kerugian finansial yang telah dialami negara selama bertahun-tahun.
Contoh Penegakan Hukum yang Efektif
Sebagai ilustrasi keberhasilan penegakan hukum, Prabowo mengutip kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dilaporkan telah berhasil dalam upaya pengembalian lahan yang sebelumnya disalahgunakan untuk perkebunan sawit dan pertambangan ilegal. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan kontribusi Satgas PKH dalam memulihkan kerugian negara melalui penerapan denda administrasi yang efektif.
