Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi medan perdebatan sengit, kali ini memanas antara Amerika Serikat beserta sekutu Baratnya melawan Rusia dan China mengenai program nuklir Iran di forum Dewan Keamanan PBB.
Ketegangan Memuncak di Dewan Keamanan PBB
Dalam sebuah pertemuan penting yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Rusia dan China berupaya memblokir pembahasan mengenai komite pengawas sanksi PBB terhadap Iran. Upaya ini gagal setelah mayoritas anggota Dewan Keamanan menolaknya dalam pemungutan suara. Dengan hasil 11 suara menolak, 2 mendukung, dan 2 abstain, pembahasan mengenai sanksi terhadap Iran tetap dilanjutkan.
Tuduhan Balik dan Kepentingan Strategis
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, melontarkan tudingan keras terhadap Rusia dan China, menyebut kedua negara berusaha melindungi Iran dengan menghalangi kerja komite sanksi yang berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737. Waltz menekankan kewajiban semua negara anggota PBB untuk mematuhi embargo yang berlaku, termasuk larangan transfer teknologi rudal dan pembekuan aset keuangan.
“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali ini bukanlah sesuatu yang sewenang-wenang, tetapi dirancang secara sempit untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan persenjataan konvensional Iran serta dukungan Iran yang terus berlanjut terhadap terorisme,” ujar Waltz, menggarisbawahi dasar penegakan sanksi.
Lebih lanjut, Waltz menduga adanya kepentingan strategis Rusia dan China dalam menjaga hubungan dengan Teheran, yang berdampak pada penghambatan fungsi efektif komite sanksi demi memelihara kerja sama militer.
Bantahan Keras dari Moskow dan Beijing
Menanggapi tudingan tersebut, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, membantah keras tuduhan Washington. Nebenzya justru menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menciptakan kepanikan global terkait dugaan ambisi nuklir Iran, yang menurutnya tidak didukung oleh laporan International Atomic Energy Agency (IAEA) dan hanya dijadikan dalih untuk aksi militer.
Perwakilan China di PBB, Fu Cong, turut menyuarakan pandangan serupa, bahkan menyebut Amerika Serikat sebagai pemicu krisis nuklir Iran. Fu Cong menuding AS menggunakan kekuatan militer secara terang-terangan di tengah proses diplomasi yang masih berjalan.
Dukungan Sekutu Barat dan Sikap Teheran
Sekutu utama Washington, seperti Inggris dan Prancis, menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika Serikat. Perwakilan kedua negara menyatakan bahwa pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dapat dibenarkan mengingat Teheran gagal merespons kekhawatiran internasional. Perwakilan Prancis bahkan menegaskan bahwa IAEA tidak lagi dapat menjamin program nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai, dengan estimasi stok material nuklir Iran saat ini cukup untuk memproduksi 10 perangkat senjata nuklir.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, kembali menegaskan posisi Teheran bahwa program nuklir negaranya tidak memiliki tujuan militer dan Iran tidak akan menerima upaya pemaksaan kembali sanksi internasional.
Keraguan atas Klaim Intelijen
Perdebatan ini juga mengingatkan pada klaim sebelumnya dari Presiden AS Donald Trump yang menggunakan program nuklir Iran sebagai alasan utama untuk melancarkan tindakan militer, dengan menyebut Iran akan memiliki senjata nuklir dalam dua minggu jika AS tidak menyerang tiga fasilitas nuklir utamanya. Namun, klaim ini, menurut berbagai sumber, tidak didukung oleh penilaian intelijen Amerika Serikat sendiri.
