Reformasi Sistemik dan Teknologi sebagai Kunci Menekan Biaya Politik Pilkada
Perdebatan mengenai mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) – apakah langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) – telah lama bergulir di Indonesia. Namun, menurut pandangan pakar dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Rekho Adriadi, fokus pada perdebatan mekanistik semata tidak akan menyentuh akar permasalahan utama yang menyebabkan membengkaknya biaya politik dalam kontestasi demokrasi lokal. Akibatnya, siklus korupsi yang seringkali menjadi turunan dari tingginya biaya politik sulit untuk diputus.
Dua Pilar Utama Solusi Pilkada yang Efisien dan Akuntabel
Rekho Adriadi menggarisbawahi bahwa untuk secara efektif menekan tingginya biaya politik dalam setiap gelaran Pilkada di seluruh penjuru negeri, diperlukan intervensi pada dua area krusial. Kedua pilar ini bersifat komplementer dan saling menguatkan dalam menciptakan proses demokrasi yang lebih sehat.
1. Reformasi Paradigmatik Partai Politik
Langkah pertama yang ditekankan adalah adanya perbaikan sistemik dan fundamental di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Rekho menyoroti bahwa proses rekrutmen calon kepala daerah di internal partai menjadi titik krusial yang kerap kali diabaikan. Praktik yang lazim terjadi, seperti mahar politik yang harus dibayar calon kepada partai, serta proses seleksi tertutup yang tidak transparan, menjadi penyebab utama mahalnya ongkos politik sejak tahap awal pencalonan. Tanpa reformasi pada lini ini, biaya politik hanya akan berpindah tangan dari masyarakat ke segelintir elite partai.
2. Digitalisasi Seluruh Tahapan Pilkada
Pilar kedua yang ditawarkan adalah pemanfaatan secara masif teknologi informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Rekho berpendapat bahwa digitalisasi memiliki potensi besar untuk:
- Menekan biaya logistik yang signifikan, seperti pencetakan surat suara, distribusi logistik pemilu, dan operasional petugas di lapangan.
- Mempersempit ruang terjadinya manipulasi data dan praktik transaksi politik haram yang seringkali terjadi di balik layar.
- Meningkatkan akuntabilitas seluruh proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil.
Melalui digitalisasi, proses pemilu dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi oleh publik.
Analisis Mendalam: Akar Masalah Bukan pada Mekanisme Pemilihan
Sebagai seorang pakar di bidang administrasi publik, Rekho Adriadi menegaskan bahwa memindahkan mekanisme pemilihan kepala daerah, baik ke sistem langsung maupun melalui DPRD, tidak akan serta-merta menghilangkan masalah biaya politik yang tinggi. Tanpa adanya perbaikan pada tata kelola internal partai politik dan peningkatan transparansi dalam setiap proses, biaya politik hanya akan bergeser lokasinya, bukan berkurang secara substansial.
“Persoalan utama Pilkada bukan terletak pada rakyat yang memilih, melainkan pada proses penentuan calon di internal partai politik,” tegas Rekho. Ia menambahkan bahwa pengalaman di berbagai daerah, termasuk Provinsi Bengkulu, menjadi bukti nyata. Tanpa reformasi mendasar dalam sistem rekrutmen politik, Pilkada berpotensi terus melahirkan figur-figur kepemimpinan yang lahir dari proses transaksional, terlepas dari apapun model pemilihan yang diterapkan.
Harapan ke Depan: Penguatan Tata Kelola Demokrasi Daerah
Menutup diskusinya, Rekho Adriadi berharap agar wacana evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada di Indonesia dapat diarahkan pada subtansi yang lebih penting: penguatan tata kelola demokrasi di tingkat daerah. Fokusnya seharusnya bukan sekadar pada perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan pada upaya perbaikan mendasar yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, terutama melalui reformasi partai politik dan adopsi teknologi.
Dengan demikian, diharapkan Pilkada di masa depan tidak lagi menjadi ajang pamer kekuatan finansial semata, melainkan benar-benar menjadi proses seleksi pemimpin yang berbasis pada kapasitas, integritas, dan visi kerakyatan.
