‘Pabrik Penipu’ Asia: Jejak Perbudakan WNI dari Kasino Runtuh di Kamboja

WARTAKITA.ID (INVESTIGASI) – Pada Oktober 2025, pemandangan putus asa terjadi di Chrey Thum, Kamboja. Sebanyak 110 Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan pelarian massal dari sebuah kompleks perusahaan online scam.¹ Kesaksian mereka melukiskan gambaran neraka: kerja paksa, kekerasan, dan todongan senjata bagi yang mencoba kabur.³

Insiden ini hanyalah puncak gunung es dari krisis yang membara. Kementerian Luar Negeri Indonesia, pada Senin (20/10/2025), mencatat fenomena WNI korban penipuan daring di Kamboja telah meledak menjadi lebih dari 10.000 kasus sejak 2020. Dari jumlah itu, sekitar 1.500 di antaranya secara resmi memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) [Kueri Artikel].

Skala sebenarnya dari krisis ini, bagaimanapun, jauh lebih besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sedikitnya 100.000 orang telah diperdagangkan ke Kamboja dan 120.000 ke Myanmar, dipaksa bekerja di industri penipuan [Kueri Artikel]. Perbedaan mencolok antara 10.000 “kasus” yang ditangani Kemenlu dan 1.500 yang dikonfirmasi sebagai “TPPO” menunjukkan adanya zona abu-abu hukum yang masif.

Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengidentifikasi fenomena ini sebagai “perdagangan orang untuk kriminalitas paksa” (trafficking in persons for forced criminality).⁴ Banyak dari 8.500 WNI yang kasusnya tidak memenuhi unsur TPPO konvensional kemungkinan besar terjebak dalam perbudakan utang atau dipaksa melakukan kejahatan di bawah ancaman kekerasan—sebuah perbudakan modern yang beroperasi di luar jangkauan definisi hukum yang sempit.

Metamorfosis Kejahatan: Ironi Pelarangan Judi 2019

Bagaimana Kamboja, dalam waktu singkat, bertransformasi menjadi episentrum global untuk perbudakan siber? Jawabannya terletak pada sebuah ironi kebijakan.

Lebih dari satu dekade lalu, Kamboja memang telah menjadi lokasi favorit bagi penipu internasional, terutama untuk penipuan berbasis VoIP yang menargetkan warga China [Kueri Artikel]. Namun, titik balik yang mengubah industri ini secara permanen terjadi pada 2019, ketika pemerintah Kamboja tiba-tiba melarang semua bentuk perjudian daring (online gambling).⁵

Kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk membersihkan citra negara, justru memicu eksodus ribuan ekspatriat China yang sebelumnya bekerja di industri kasino. Akibatnya, gedung-gedung kasino raksasa—terutama di Sihanoukville—mendadak kosong.⁵

Laporan UNODC mencatat, jaringan kriminal Tiongkok yang sudah mapan ⁶ tidak membuang waktu. Mereka mengambil alih infrastruktur yang ditinggalkan ini. Gedung kasino yang mewah dengan cepat diubah menjadi “pusat penipuan skala besar,” lengkap dengan asrama bergaya penjara, sistem kerja tertutup, dan manual pelatihan penipuan.⁴

Pelarangan judi 2019 tidak menghentikan kejahatan; itu hanya mengubah model bisnisnya. Ia menjadi katalis yang mentransformasi kejahatan terorganisir dari model layanan (judi daring) menjadi model industri (penipuan paksa). Model baru ini membutuhkan “bahan bakar” baru: ribuan tenaga kerja murah yang bisa diperbudak.

Ekspansi ‘Segitiga Emas’ Kejahatan Siber

Industri kejahatan ini terbukti bersifat “cair”. Ketika pengawasan di Kamboja mulai meningkat akibat tekanan internasional, sindikat-sindikat ini memindahkan operasi mereka. Mereka tidak mencari negara baru, melainkan mencari “zona abu-abu”—wilayah dengan tingkat impunitas tertinggi.

Ekspansi pertama adalah ke Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di negara tetangga, yang terkenal memiliki regulasi lemah [Kueri Artikel]. Di ZEK Segitiga Emas (Golden Triangle) Laos, pada Agustus 2024, sebuah operasi penggerebekan menangkap 771 orang dari 15 negara, termasuk WNI, yang terlibat dalam jaringan penipuan siber.⁷

Ekspansi kedua, dan yang paling berbahaya, adalah ke zona perang. Kudeta militer di Myanmar pada 2021 menciptakan kekacauan sempurna [Kueri Artikel]. Wilayah perbatasan yang dilanda konflik, terutama Myawaddy dan Shwe Kokko, menjadi surga baru bagi “pabrik penipu”.⁸

Di sini, mereka tidak hanya dilindungi oleh korupsi, tetapi oleh senjata. Operasi-operasi ini berjalan di bawah perlindungan milisi bersenjata seperti Karen National Army (KNA).⁸ Departemen Keuangan AS, pada September 2025, secara resmi menjatuhkan sanksi kepada KNA, menyebutnya sebagai organisasi kriminal transnasional yang memfasilitasi scam daring dan kerja paksa.⁹

Umpan Digital: Modus Perekrutan di Indonesia

Untuk mengisi “pabrik” mereka di Kamboja dan Myanmar, sindikat ini meluncurkan kampanye perekrutan digital yang masif di seluruh Asia, termasuk Indonesia. Umpan utamanya adalah iklan di media sosial seperti Facebook dan TikTok, menjanjikan “gaji tinggi” dalam Dolar AS.¹⁰

Investigasi kepolisian mengungkap dua modus utama:

1. Modus ‘Admin Kripto’: Pada November 2025, Polri membongkar jaringan TPPO yang merekrut WNI untuk bekerja sebagai “Admin Kripto”.¹¹ Para korban dijanjikan pekerjaan legal di Uni Emirat Arab atau Thailand. Namun, setibanya di Thailand, mereka dialihkan secara paksa melintasi perbatasan ke Myawaddy, Myanmar—zona perang tempat mereka dijanjikan gaji 26.000 Baht.¹¹

2. Modus ‘Restoran/Jasa’: “Firman”, salah satu WNI yang kabur dari insiden Chrey Thum, bersaksi bahwa dia awalnya ditawari pekerjaan di restoran di Kamboja. Setibanya di lokasi, dia justru diminta tes mengetik dan dipaksa bekerja sebagai scammer penipuan asmara.³

Pola ini adalah “umpan-dan-alih” geografis yang terencana. Perekrut mendapatkan persetujuan korban untuk bekerja di negara yang relatif aman, lalu secara ilegal memindahkan mereka ke yurisdiksi di mana hukum tidak berlaku. Begitu paspor mereka disita ³, pelarian menjadi mustahil.

Tabel 1: Peta ‘Segitiga Emas’ Kejahatan Siber Asia Tenggara

(Bersambung ke Bagian 2: Kesaksian dari ‘Neraka Kripto‘)