Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memasuki minggu kedua, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan pada Sabtu, 7 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyerang negara-negara tetangganya kecuali menerima provokasi dari wilayah mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah, di mana Pezeshkian juga menyampaikan permintaan maaf atas nama Iran kepada negara-negara tetangga yang sempat menjadi sasaran serangan. Namun, di balik janji diplomatik ini, muncul pertanyaan krusial mengenai sejauh mana kekuasaan presiden dalam menentukan kebijakan keamanan dan luar negeri Iran yang strategis, yang tampaknya lebih didominasi oleh badan-badan kekuasaan lain seperti Garda Revolusi Islam (IRGC).
Wartakita.id – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggarisbawahi komitmen negaranya untuk tidak memulai serangan terhadap negara-negara tetangga. Pernyataan ini muncul dalam konteks panasnya konflik regional yang terus memanas, terutama setelah insiden yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan memicu serangan balasan Iran ke Israel serta kepentingan AS di kawasan tersebut. Pezeshkian, yang merupakan salah satu dari tiga anggota dewan kepemimpinan sementara Iran pasca-kematian Khamenei, secara eksplisit meminta maaf kepada negara-negara tetangga atas tindakan agresif yang telah dilancarkan Iran.
Janji Perdamain dan Permintaan Maaf
Dalam pidatonya, Presiden Pezeshkian menyatakan, “Saya harus meminta maaf atas nama saya sendiri dan atas nama Iran kepada negara-negara tetangga yang diserang oleh Iran.” Ia melanjutkan dengan penegasan kebijakan baru: “Dewan kepemimpinan sementara kemarin sepakat bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga dan tidak akan ada rudal yang ditembakkan kecuali serangan terhadap Iran berasal dari negara-negara tersebut.” Pernyataan ini disambut positif oleh sebagian pihak, termasuk Qatar yang dilaporkan telah menggagalkan serangan rudal beberapa saat setelah pidato tersebut dirilis.
Janji ini mencerminkan upaya untuk meredakan ketegangan di kawasan yang sudah sangat rapuh. Serangan balasan Iran yang menggunakan rudal dan drone ke Israel serta fasilitas-fasilitas yang terafiliasi dengan AS di negara-negara sekitar Teluk, telah meningkatkan kekhawatiran akan perang skala penuh. Dalam situasi seperti ini, pernyataan presiden yang menjanjikan de-eskalasi menjadi krusial untuk menenangkan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
Konteks Politik dan Batasan Kekuasaan Presiden
Namun, realitas politik di Iran memberikan gambaran yang lebih kompleks. Resul Serdar, seorang analis politik yang banyak meliput Iran untuk Al Jazeera, memberikan perspektif penting mengenai dinamika kekuasaan di Teheran. Menurut Serdar, meskipun presiden dan politisi lainnya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan hal-hal yang dianggap “non-strategis,” mereka memiliki suara yang sangat terbatas dalam urusan strategis, termasuk kebijakan luar negeri dan keamanan negara.
Dominasi IRGC dalam Pengambilan Keputusan Strategis
“Tokoh politik di Iran bertanggung jawab untuk menjalankan urusan negara dan urusan ‘non-strategis’. Tetapi ketika menyangkut urusan strategis, seperti kebijakan luar negeri dan keamanan negara, para politisi tidak memiliki suara, termasuk presiden, yang, menurut konstitusi, adalah orang nomor dua yang bertanggung jawab – ini adalah fakta yang sangat terkenal di Iran,” jelas Serdar. Pusat kekuasaan sesungguhnya, menurutnya, berada di kantor pemimpin tertinggi dan Garda Revolusi Islam (IRGC).
Dalam situasi yang dianggap sebagai “perang untuk bertahan hidup” oleh Iran, pengaruh presiden dalam mengendalikan tindakan militer menjadi semakin kabur. Serdar berargumen bahwa Pezeshkian kemungkinan besar tidak dalam posisi yang cukup kuat untuk menghentikan serangan apa pun, karena “IRGC sekarang sepenuhnya bertanggung jawab.” Keputusan untuk menyerang atau tidak, menurutnya, akan sepenuhnya berada di tangan IRGC.
Profil Komandan IRGC
Lebih lanjut, Serdar menyoroti profil komandan baru IRGC, Ahmad Vahidi. Vahidi dianggap sebagai salah satu “komandan paling radikal” dari kelompok tersebut sejak didirikan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa kebijakan keamanan akan didominasi oleh pendekatan yang lebih keras, lepas dari pernyataan politik presiden.
“Saya rasa Pezeshkian atau politisi lain tidak akan memiliki pengaruh apa pun dalam hal politik keamanan,” tambah Serdar. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun pernyataan Presiden Pezeshkian mengenai tidak akan menyerang negara tetangga kecuali diserang mungkin mencerminkan niat baik atau upaya diplomatik, implementasinya sangat bergantung pada keputusan strategis yang dibuat oleh IRGC, yang memiliki kendali penuh atas kebijakan keamanan dan militer Iran.
Implikasi Regional dan Respons Internasional
Janji Iran untuk tidak menyerang negara tetangga, jika benar-benar dijalankan, akan menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Namun, keraguan yang muncul dari pengamat mengenai pengaruh politik presiden menimbulkan pertanyaan apakah janji tersebut akan berdampak signifikan pada pola perilaku Iran di masa mendatang. Respons dari negara-negara tetangga dan komunitas internasional akan sangat bergantung pada observasi konkret di lapangan, bukan hanya pada pernyataan retoris.
Ketergantungan pada IRGC dalam pengambilan keputusan strategis juga memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan Iran mungkin tetap agresif, terlepas dari upaya de-eskalasi yang diutarakan oleh otoritas sipil. Perang yang sedang berlangsung telah membawa Timur Tengah ke ambang krisis kemanusiaan dan ekonomi yang lebih dalam, sehingga setiap langkah menuju perdamaian dan stabilitas sangat dinantikan.
Tantangan Diplomatik dan Keamanan
Kasus ini menyoroti kompleksitas tata kelola pemerintahan di Iran, di mana kekuasaan eksekutif memiliki keterbatasan signifikan dalam isu-isu krusial. Meskipun Presiden Pezeshkian mencoba mengarahkan negaranya menuju pendekatan yang lebih damai, ia tampaknya beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang sangat dibatasi oleh struktur militer dan keagamaan yang dominan. Ini menjadi tantangan besar bagi upaya diplomasi internasional untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
Dukungan dari elemen-elemen yang lebih moderat di pemerintahan Iran, seperti yang diwakili oleh Presiden, bisa menjadi titik awal. Namun, tanpa perubahan fundamental dalam struktur pengambilan keputusan strategis, janji-janji tersebut mungkin hanya bersifat sementara dan rentan terhadap perubahan kebijakan mendadak yang dipicu oleh IRGC.
