Kondisi memprihatinkan dialami oleh sejumlah guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji sangat minim, bahkan ada yang hanya belasan ribu rupiah per bulan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan apresiasi terhadap tenaga pendidik.
Fenomena Gaji Mengkhawatirkan Guru PPPK Paruh Waktu
Kabar mengenai gaji guru PPPK paruh waktu yang berada di bawah standar upah honorer menjadi sorotan publik belakangan ini. Di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada guru PPPK paruh waktu jebolan R4 atau mantan guru honorer dengan masa pengabdian maksimal dua tahun, gaji bersih yang diterima bahkan tidak mencukupi untuk dicairkan melalui ATM, yakni hanya Rp 15 ribu.
Fenomena serupa dilaporkan terjadi di berbagai daerah lain. Rendahnya besaran gaji ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat beban kerja guru PPPK paruh waktu seringkali tidak berbeda jauh dengan PPPK penuh waktu maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI), Rini Antika, mengungkapkan rentang gaji yang diterima para guru ini bervariasi, mulai dari nol rupiah, Rp 55 ribu, Rp 160 ribu, Rp 250 ribu, hingga Rp 350 ribu. Besaran ini tentu sangat tidak sepadan dengan tanggung jawab profesional yang diemban.
Dampak Kebijakan dan Dorongan Perubahan
Rendahnya kesejahteraan guru PPPK paruh waktu ini juga diduga berkaitan dengan alokasi dana pendidikan. Beberapa pihak bahkan mendorong gugatan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai berpotensi mengurangi dana pendidikan yang seharusnya dapat dialokasikan lebih layak untuk gaji guru.
Rini Antika menilai sistem penggajian PPPK paruh waktu saat ini sangat tidak manusiawi. Potongan untuk BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, dan lainnya semakin menipiskan pendapatan yang sudah minim, menyulitkan para guru untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Tanggapan Dirjen Nunuk Suryani dan Kebijakan Pemerintah
Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan keprihatinan mendalam. Namun, beliau menjelaskan bahwa Kemendikdasmen tidak dapat serta merta menegur pemerintah daerah (pemda). Hal ini disebabkan oleh status Kemendikdasmen yang merupakan instansi pembina dan belum adanya regulasi standar gaji yang jelas untuk PPPK paruh waktu.
“Karena tidak ada regulasinya itu, maka pemda yang berwenang menetapkan standar gaji PPPK Paruh Waktu,” terang Dirjen Nunuk.
Meski demikian, Dirjen Nunuk menegaskan bahwa pemerintah tidak lepas tangan. Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Sejak Oktober 2024, berbagai kebijakan telah diluncurkan, termasuk pemberian insentif bagi guru honorer yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta peningkatan tunjangan sertifikasi guru dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.
Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) terus digalakkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Pada tahun 2025, tercatat 1,4 juta guru telah mengikuti program ini. Bagi guru yang belum bersertifikasi, diberikan insentif sebesar Rp 400 ribu per bulan mulai Januari 2026, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing.
Pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan tata kelola guru, di mana Kemendikdasmen dan pemda akan bekerja sama dalam mengurus masalah guru. Hal ini diharapkan dapat membawa perbaikan bagi kesejahteraan tenaga pendidik di masa depan.
Desakan Regulasi Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Di sisi lain, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Masa kontrak paruh waktu yang hanya sampai September 2026 menjadi kekhawatiran utama. Jika tidak ada regulasi yang jelas, nasib para guru ini terancam terdepan, dan pemda dapat beralasan minimnya dana untuk memutus kontrak kerja.
Rini Antika menegaskan, pengalihan ke PPPK penuh waktu sangat mendesak untuk tahun ini guna mengatasi maraknya diskriminasi dan kesenjangan kesejahteraan yang jauh dari kata layak, terutama bagi mereka yang menerima gaji nol rupiah.
