Pengadaan ribuan unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu sorotan publik dan pertanyaan serius mengenai transparansi serta akuntabilitas anggaran negara di tengah upaya pemerintah menekan defisit.
Kronologi dan Klaim Badan Gizi Nasional
Kontroversi ini mencuat setelah beredarnya video viral yang menampilkan ratusan unit motor listrik baru berstiker BGN. Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklarifikasi bahwa harga pengadaan per unitnya disebut jauh di bawah harga pasar. Ia mengklaim BGN membeli motor tersebut dengan harga sekitar Rp42 juta per unit, sementara harga pasar dipatok Rp52 juta. Hingga kini, realisasi pembelian mencapai 21.800 unit dari target awal 24.400 unit.
Dadan juga menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan motor listrik ini telah dialokasikan dalam Anggaran 2025 dan tidak akan ada lagi pada tahun berikutnya. Rencananya, sepeda motor ini akan didistribusikan ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk menunjang operasional program tersebut. Dian Islamiati Fatwa, Tenaga Ahli BGN Bidang Investigasi, Komunikasi dan Media Sosial, menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan sarana operasional, termasuk kendaraan, telah melalui mekanisme resmi pemerintah seperti e-purchasing dan diawasi secara ketat.
Temuan dan Kritik dari Berbagai Pihak
Namun, klaim BGN ini menuai kritik dan temuan berbeda dari lembaga pemerhati anggaran. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan data pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit pada tahun 2025. CBA menduga pengadaan dilakukan melalui e-purchasing untuk meminimalkan pengawasan publik dan menyatakan jumlah unit yang didapat lebih banyak dari klaim BGN.
Dukungan terhadap temuan tersebut datang dari beberapa media dan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Media, termasuk Project Multatuli, mengutip data LKPP yang menunjukkan pengadaan senilai Rp1,2 triliun (belum termasuk ongkos kirim) untuk tahun 2025. Data pada laman pengadaan LKPP justru memperlihatkan harga jual motor listrik yang berbeda, berkisar antara Rp49.950.000 hingga Rp48.840.000 per unit, yang secara signifikan berbeda dari klaim Kepala BGN.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban. Ia menganggap pengadaan ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara, apalagi jika anggaran tersebut pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membenarkan bahwa Kementerian Keuangan memang pernah menolak usulan anggaran untuk pengadaan motor dan komputer operasional program MBG pada tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa fokus utama program MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan itu sendiri.
Tanggapan dan Klarifikasi Badan Gizi Nasional
Menanggapi sorotan publik, BGN mengonfirmasi adanya pembelian sepeda motor listrik ini. Kepala BGN menegaskan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia juga membantah narasi dalam video viral yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, dan mengklarifikasi bahwa realisasi total adalah 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025.
Sementara itu, pengamat otomotif, Bebin Djuana, menduga jenis motor listrik yang beredar mirip dengan Emmo JVX GT, yang dijual dengan harga sekitar Rp56,8 juta per unit. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam rincian biaya dan alasan pemilihan jenis motor oleh pabrikan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, kembali mengkritik penggunaan e-purchasing untuk pengadaan bernilai besar. Menurutnya, metode ini menyulitkan deteksi publik dan seharusnya proses tender yang digunakan untuk memastikan harga terbaik dan termurah. Ia menilai pengadaan ini mencurigakan dan mendesak aparat hukum untuk melakukan penyelidikan.
Reaksi Publik dan Konteks Defisit Anggaran
Video viral mengenai pengadaan motor listrik ini memicu beragam reaksi dari warganet di media sosial. Banyak yang mempermasalahkan alokasi anggaran besar untuk program MBG dibandingkan dengan kesejahteraan guru, serta mempertanyakan urgensi dan efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal negara yang kian tertekan.
Situasi ini semakin krusial mengingat pengadaan motor listrik ini muncul bersamaan dengan pengumuman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp240,1 triliun pada akhir Maret 2026. Menteri Keuangan mengakui defisit ini merupakan konsekuensi dari percepatan belanja pemerintah demi pemerataan pertumbuhan sepanjang tahun.
