Makassar – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 yang diadakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas P2DD, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Rakornas yang mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi. Firman Pagarra menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Hari ini kita hadir dalam Rakornas P2DD ini dan sepakat untuk berkomitmen mewujudkan percepatan digitalisasi di masing-masing daerah. Ini juga menjadi langkah untuk bersinergi bersama dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Firman.
Pemkot Makassar sendiri, lanjutnya, terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi transaksi di berbagai sektor. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah penerapan aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi atau yang dikenal dengan Pakinta. Aplikasi ini menjadi bukti nyata keseriusan Kota Makassar dalam mempercepat transformasi digital, terutama di sektor perpajakan.
“Tiga tahun terakhir ini Kota Makassar terus mendapat posisi strategis dalam digitalisasi. Apalagi tahun lalu mendapat penghargaan TP2DD 2023 sebagai Kota Terbaik lewat aplikasi Pakinta. Ini membuktikan bahwa Kota Makassar terus berbenah mewujudkan digitalisasi transaksi di masyarakat,” ungkap Firman.
Saat ini, aplikasi Pakinta melayani pembayaran pajak daerah secara online. Firman menambahkan bahwa ke depan, aplikasi ini akan dikembangkan untuk mencakup layanan retribusi sampah. “Jadi, ke depannya kita harapkan seluruh layanan publik bisa terdigitalisasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya,” tambahnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat digitalisasi. Ia menyebutkan bahwa terdapat tiga pilar utama yang harus diperhatikan, yaitu penguatan regulasi dan koordinasi, penguatan ekosistem transaksi digital, serta penguatan infrastruktur digital.
“Jadi, ada tiga pilar yang harus semua kepala daerah perhatikan. Selain itu, ada empat indikator yang harus terus diperjuangkan, yakni kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan daerah, infrastruktur digital, daya beli kelas menengah, serta pembukaan pasar ekspor,” jelas Airlangga.
Melalui Rakornas ini, seluruh pihak berharap dapat terbangunnya sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan terkendali. Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Kota Makassar.
