PDIP Buka Sekolah Partai untuk Mahasiswa, Target Pendidikan Politik Publik
PDIP membuka Sekolah Partai untuk umum, khususnya mahasiswa, dengan tujuan memperluas pendidikan politik. Baca selengkapnya di Wartakita.id.
Read moreDetails
Aktivis Anti Korupsi Demo di Polda Sulsel, Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dinkes Parepare
Aktivis anti korupsi unjuk rasa di Polda Sulsel, mendesak penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di Dinkes Parepare.
Read moreDetailsPresiden Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Hadapi MSCI
Presiden Prabowo menyatakan sikap tegas terhadap usulan penurunan status pasar saham oleh MSCI. Baca selengkapnya di Wartakita.id.
Read moreDetailsKPK Tegaskan Pentingnya Kerugian Negara dalam Definisi Korupsi
KPK menolak wacana penghapusan unsur kerugian negara dari definisi korupsi, menegaskan pentingnya elemen ini dalam pembuktian dan penegakan hukum.
Read moreDetails32 Perusahaan Disanksi, Penegakan Pidana Sasar 125 Subjek Hukum di Karhutla 2026
DPR mendesak penerapan sanksi pidana dan pencabutan HGU bagi perusahaan terlibat Karhutla 2026. Penegakan hukum menyasar 125 subjek hukum.
Read moreDetailsKomisi X DPR Mendukung Kebijakan Tidak Naik Kelas Mulai 2027
Komisi X DPR RI mendukung rencana kebijakan pendidikan yang tidak menerapkan kenaikan kelas mulai 2027. Langkah ini menandai perubahan paradigma...
Read moreDetailsJoget dan Lelucon Presiden Jadi Sorotan Publik
Presiden RI mengejutkan publik dengan joget dan lelucon spontan. Interaksi personal ini memicu berbagai reaksi dan perdebatan di tengah formalitas...
Read moreDetailsBahlil Angkat Suara soal Nusron Wahid 2 Kali Absen Pemeriksaan KPK
Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait ketidakhadiran Nusron Wahid dalam dua kali panggilan KPK. Partai Golkar sepenuhnya men...
Read moreDetailsKabinet Prabowo: Sah Hukum Tapi Masih di Uji Efektivitas Pemerintahan
Pembentukan kabinet Prabowo telah dilantik secara sah hukum, namun efektivitasnya dalam menjalankan pemerintahan masih menjadi perdebatan. Simak analisi...
Read moreDetailsWamendagri: Kepala Daerah Kena OTT KPK adalah Kesalahan Individu
Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa tindakan korupsi oleh oknum kepala daerah adalah kesalahan pribadi, bukan kegagalan institusi. Baca selengka...
Read moreDetailsPresiden PKS: Ada Perlakuan Tak Sama dalam Penanganan Ijazah Gibran
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, angkat bicara soal polemik ijazah Gibran dan keluhan masyarakat tentang perlakuan yang tidak sama. #PKS #Politik...
Read moreDetailsKetua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Bisa Menjadi Bumerang Jika Tidak Diperhatikan
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengkhawatirkan potensi RUU Perampasan Aset menjadi bumerang jika tidak disusun dengan hati-hati. Simak detailnya d...
Read moreDetailsWakil Ketua Komisi IX DPR Dukung Fatwa Haram Vape
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendukung penerbitan fatwa haram untuk vape sebagai upaya mengatasi risiko kesehatan publik. Simak detailnya...
Read moreDetailsKPK Ungkap Dua OTT dalam Sepekan: Korupsi Dana Bencana dan Suap Bupati Klaten
KPK mengungkap dua kasus OTT dalam sepekan, termasuk dugaan korupsi dana bencana BNPB dan suap bupati Klaten. Simak detailnya di...
Read moreDetailsMK Tetapkan Tenggat Waktu 2 Tahun untuk Reformasi Peradilan Militer
Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk merampungkan reformasi peradilan militer. Penyesuaian legislatif diperlukan untuk transparans...
Read moreDetailsPemerintah Dituding Abaikan HAM dalam Penanganan KDRT
Pemerintah Indonesia kembali diprotes karena dugaan pengabaian HAM dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Status perkawinan jadi tameng ba...
Read moreDetails