Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat kenaikan harga energi, pemerintah memberikan jaminan bahwa program krusial Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengalami pemangkasan anggaran. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, usai rapat koordinasi strategis.
Anggaran MBG Tetap Utuh: Jaminan di Tengah Gejolak Ekonomi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara tegas mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan aman dan tidak akan tersentuh oleh potensi pemangkasan. Keputusan vital ini diambil sebagai respons pemerintah terhadap dinamika kenaikan harga energi global yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kronologi dan Dasar Keputusan Anggaran
Pernyataan Dadan Hindayana ini mengemuka setelah ia menghadiri rapat koordinasi intensif bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut berfokus pada harmonisasi anggaran negara di tengah situasi ekonomi yang sangat dinamis.
“Ya, kita membicarakan terkait harmonisasi anggaran yang perlu dilakukan, terutama menyikapi situasi,” ujar Dadan, mengonfirmasi agenda rapat. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati bahwa anggaran BGN akan tetap merujuk pada alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN 2026, yakni sebesar Rp 335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” jelas Dadan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan pada alokasi anggaran tersebut, dan BGN akan terus memantau perkembangan situasi hingga kondisi ekonomi menjadi lebih stabil. “Untuk sementara kita masih belum ada perubahan dan menunggu situasi yang aman,” tegasnya.
Latar Belakang Potensi Pemangkasan dan Klarifikasi
Sebelumnya, terdapat wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai opsi pemangkasan anggaran MBG jika harga minyak mentah dunia terus meroket. Langkah ini sejatinya merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk menghemat APBN dan menekan defisit fiskal.
Perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN. Jika harga minyak mentah rata-rata mencapai US$ 92 per barel selama setahun, defisit APBN diprediksi bisa mencapai 3,6%. “Kalau harganya US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih. Kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa ada yang lain kan, bisa penghematan misalnya di MBG,” ungkap Purbaya kala itu.
Purbaya juga sempat memberikan contoh bentuk penghematan yang mungkin dilakukan, seperti meninjau kembali belanja yang tidak secara langsung mendukung pemenuhan gizi, contohnya pembelian kendaraan operasional atau komputer untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, dengan adanya kepastian terbaru dari BGN, wacana tersebut tampaknya telah diredam oleh keputusan strategis untuk mempertahankan anggaran MBG.
Realisasi dan Cakupan Luas Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang dirancang untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 9 Maret 2026, realisasi serapan anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp 44 triliun, yang telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa program MBG dijalankan melalui jaringan 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Penerima program ini mencakup berbagai segmen masyarakat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia.
- Siswa Sekolah: Sekitar 50 juta penerima manfaat pada Februari 2026.
- Non-Siswa: Sekitar 10,5 juta penerima manfaat (termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia) pada Februari 2026.
Detail Anggaran MBG dalam RAPBN 2026
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dari anggaran MBG tahun sebelumnya yang sebesar Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, target penerima sasaran MBG di tahun 2026 adalah sebesar 82,9 juta orang. Rinciannya, sebanyak 71,9 juta penerima ditujukan untuk siswa sekolah, sementara sisanya yang mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dimasukkan ke dalam kategori anggaran kesehatan.
Dari total anggaran Rp 335 triliun tersebut, distribusinya dibagi menjadi beberapa pos utama:
- Anggaran Pendidikan: Rp 223,6 triliun (67%)
- Anggaran Kesehatan: Rp 24,7 triliun (7%)
- Fungsi Ekonomi: Rp 19,7 triliun (6%)
- Dana Cadangan MBG: Rp 67 triliun (20%)
“Dari Rp 335 triliun adalah dalam bentuk yang dikategorikan anggaran pendidikan karena penerimanya adalah para siswa adalah Rp 223,6 triliun. Jadi tidak seluruhnya (MBG) Rp 335 adalah melalui anggaran pendidikan,” tutur Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI tahun lalu.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa sebagian dari anggaran Rp 335 triliun, yaitu Rp 67 triliun, dialokasikan sebagai dana cadangan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Kebutuhan Harian dan Alokasi Per Porsi
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya telah menjelaskan bahwa anggaran jumbo Rp 335 triliun diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Kebutuhan harian untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.
“Intervensinya saja itu butuh Rp 1,2 triliun per hari. Jika dikalikan 25 hari, mencapai Rp 25 triliun per bulan karena jumlah penerimanya memang besar,” ujar Dadan.
Dadan juga menyebutkan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG berpotensi bertambah dalam lima tahun ke depan, misalnya dengan mencakup lebih banyak ibu hamil dan balita. Namun, ia menekankan bahwa perubahan ini diprediksi tidak akan terlalu signifikan terhadap total anggaran. Meskipun terjadi lonjakan anggaran, alokasi per porsi MBG tetap dipatok sebesar Rp 10.000 per penerima manfaat.
Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa anggaran tahun depan tidak lagi difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dapur MBG. Hal ini dikarenakan kebutuhan infrastruktur dinilai sudah terpenuhi pada tahun berjalan oleh para mitra. “Infrastruktur sudah diselesaikan tahun ini, 90% melalui mitra. Tahun depan tidak ada lagi pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
