JAKARTA, WARTAKITA.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob (banjir pesisir) yang akan melanda kawasan pesisir utara Jakarta. Peringatan ini berlaku selama dua pekan, terhitung mulai Senin, 3 November 2025 hingga 15 November 2025. Fenomena alam supermoon yang bertepatan dengan pasang maksimum air laut menjadi pemicu utama potensi kenaikan permukaan air laut secara signifikan.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangan resminya pada Minggu (2/11/2025) malam, menyatakan bahwa kombinasi antara fase bulan purnama dan potensi siklon tropis di Samudra Hindia dapat memperburuk ketinggian pasang. Diperkirakan, genangan dapat mencapai hingga 2 meter di beberapa titik terendah, terutama pada puncak pasang yang terjadi pada pagi dan malam hari.
Wilayah Terdampak dan Rincian Potensi Genangan
Berdasarkan data pemodelan yang dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah kecamatan di pesisir utara Jakarta masuk dalam kategori waspada tinggi. Wilayah-wilayah ini mencakup Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Koja, Cilincing, dan Tanjung Priok. Secara spesifik, area yang berpotensi mengalami genangan signifikan antara lain Pelabuhan Muara Angke, kawasan perumahan Pluit, Ancol, Pelabuhan Tanjung Priok, dan area permukiman di sekitar Marunda.
BPBD telah menyiagakan tim reaksi cepat dan memetakan lokasi posko pengungsian serta jalur evakuasi. Pemantauan ketinggian muka air laut dilakukan secara real-time melalui stasiun-stasiun pemantau pantai dan diperbarui setiap enam jam melalui situs resmi serta kanal media sosial BPBD DKI Jakarta.
Dampak bagi Nelayan dan Aktivitas Ekonomi Pelabuhan
Peringatan banjir rob ini berdampak langsung pada sektor ekonomi vital di pesisir Jakarta. Para nelayan di Muara Angke dan Cilincing diimbau untuk tidak melaut selama periode pasang maksimum demi keselamatan. Hal ini berpotensi menghentikan sementara pasokan ikan segar ke sejumlah pasar di Jakarta. Selain itu, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok diprediksi akan mengalami gangguan, terutama di area dermaga yang lebih rendah. Keterlambatan logistik bisa terjadi jika akses jalan utama menuju dan dari pelabuhan tergenang.
Langkah Mitigasi dan Respons Cepat Pemerintah Provinsi
Sebagai respons atas peringatan ini, BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah mengaktifkan seluruh pompa mobile dan stasioner di titik-titik rawan genangan. Penempatan tanggul sementara dan karung pasir juga dilakukan di beberapa lokasi permukiman yang berbatasan langsung dengan laut. “Kami berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan Tim SAR, Kepolisian, dan TNI, untuk memastikan respons darurat berjalan cepat dan efektif,” jelas Isnawa Adji.
Diseminasi informasi menjadi kunci utama dalam mitigasi. BPBD secara masif menyebarkan peringatan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI), grup WhatsApp RT/RW, dan media sosial seperti X (sebelumnya Twitter) untuk memastikan informasi sampai ke tingkat warga. Sejauh ini, belum ada laporan korban jiwa, namun gangguan lalu lintas telah terpantau di sekitar Ancol dan Pelabuhan Tanjung Priok akibat genangan kecil yang mulai muncul.
Imbauan kepada Masyarakat Pesisir
Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir diimbau untuk selalu waspada dan mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain:
- Mengamankan dokumen penting dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan aman.
- Menghindari aktivitas di sekitar pantai dan area pesisir selama periode peringatan.
- Memantau informasi terkini dari kanal resmi BPBD DKI Jakarta dan BMKG.
- Menyiapkan jalur evakuasi mandiri jika kondisi air terus meningkat dan membahayakan.
Kesimpulan
Peringatan dini banjir rob di pesisir utara Jakarta dari 3 hingga 15 November 2025 menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Kombinasi faktor astronomi dan cuaca ekstrem menjadi tantangan berulang yang membutuhkan kesiapsiagaan sistematis. Respons cepat dari BPBD dan partisipasi aktif warga dalam mengikuti arahan mitigasi menjadi faktor krusial untuk meminimalisir dampak kerugian material dan memastikan keselamatan publik.
