Di tengah adaptasi kebijakan work from home (WFH), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melihatnya bukan sebagai jeda, melainkan sebagai momentum strategis untuk mengakselerasi program prioritas, terutama dalam urusan persampahan yang krusial bagi kota metropolitan.
Prioritas Mendesak: Menaklukkan Darurat Sampah Makassar
Sebagai kota metropolitan, Makassar menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sampah. Produksi sampah yang tinggi dan penanganannya yang terus berkembang menuntut langkah serius. Dalam Rapat Koordinasi Strategis Bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA) di Makassar, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa program persampahan harus menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas: mengeluarkan Makassar dari “zona merah” darurat sampah.
Efektivitas Kerja di Era WFH
Momentum WFH dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat koordinasi internal dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Munafri menekankan pentingnya kerja yang terukur dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga tingkat camat dan lurah. Mereka memegang peran kunci dalam menjaga kebersihan wilayah masing-masing dan memastikan implementasi program prioritas berjalan efektif dan terarah.
Transformasi Pengelolaan Sampah: Sinergi dan Standar Baru
Menangani masalah sampah tidak bisa lagi bersifat parsial. Wali Kota Munafri mendorong pendekatan sinergis yang melibatkan pemerintah, lembaga teknis, hingga partisipasi aktif masyarakat. Ini adalah fondasi penting dalam transformasi pengelolaan sampah di Makassar. Salah satu langkah konkretnya adalah pematangan sistem di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang yang akan mengadopsi sistem sanitary landfill. Pendekatan ini lebih terstruktur dan berstandar lingkungan, sebuah langkah maju yang kami pantau dengan seksama.
Koordinasi Lintas Sektoral dan Tanggung Jawab Bersama
Forum koordinasi ini menjadi arena penting untuk menyamakan persepsi dan mempercepat reformasi pengelolaan sampah. Munafri menegaskan, tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Seluruh perangkat daerah, mulai dari kecamatan, pasar, jalan, hingga infrastruktur, memiliki peran krusial dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan optimal. Ini adalah gambaran nyata dari tata kelola kota yang berorientasi pada solusi berkelanjutan.
Perencanaan Anggaran untuk Masa Depan TPA
Menatap masa depan, Wali Kota Makassar telah menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memaksimalkan perencanaan anggaran. Tujuannya adalah mendukung program pengelolaan TPA pada tahun 2026. Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menangani isu persampahan, sebuah aspek fundamental dalam pembangunan kota yang sehat dan nyaman.
Kontributor: H. Gunadi
Penyunting: M. Ridham
