Kurangi Penurunan Tanah, Pemerintah Jakarta Akan Batasi Penggunaan Air Tanah Warga
Jakarta – Pemerintah tengah mengupayakan solusi komprehensif untuk mengatasi penurunan tanah yang semakin parah di Jakarta. Dalam upaya tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa masyarakat Jakarta ke depan akan diminta untuk tidak lagi menggunakan air tanah. Langkah ini diambil karena pengambilan air tanah di ibu kota dianggap sudah sangat berlebihan dan berakibat pada penurunan permukaan tanah yang signifikan.
“Pada akhirnya kita akan meminta warga DKI Jakarta untuk tidak mengambil air tanah,” kata Dody saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Permukiman, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi tanggul pantai Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11). Menurut Dody, permukaan tanah di Jakarta terutama di pusat kota terus turun, salah satu penyebab utamanya adalah tingginya eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Namun, Dody menambahkan, pembatasan ini hanya akan dilakukan jika pemerintah sudah memastikan adanya suplai air bersih yang memadai bagi warga. “Tentu kita tidak bisa menghentikan penggunaan air tanah sebelum kebutuhan air bersih warga dipenuhi. Jadi, ini perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian: Solusi untuk Air Bersih Jakarta
Untuk mendukung langkah tersebut, AHY menekankan pentingnya peran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta. SPAM ini diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sumur atau pengambilan air tanah, yang selama ini mempercepat penurunan permukaan tanah. Jakarta akan mendapat suplai air bersih dari SPAM Jatiluhur di sisi timur dan SPAM Karian di sisi barat.
“Kami memastikan SPAM Jatiluhur dapat memasok sekitar 3.200 liter air per detik untuk Jakarta, dan kami terus berupaya agar SPAM Karian dari Banten bisa segera operasional, sehingga ketersediaan air bersih bagi masyarakat meningkat. Dengan begitu, warga dapat mengurangi ketergantungan pada air tanah,” jelas AHY.
Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta
Pemerintah juga berencana melibatkan sektor swasta untuk mendukung penyediaan air bersih bagi Jakarta. AHY menyebut, “Tugas ini membutuhkan dukungan semua pihak, dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, hingga swasta dan dunia usaha. Kerja sama ini penting agar kita bisa mewujudkan kebutuhan dasar warga, khususnya dalam penyediaan air bersih.”
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk hadir dan mencari solusi jangka panjang atas permasalahan lingkungan di Jakarta. Dengan adanya kolaborasi dan ketersediaan infrastruktur seperti SPAM, diharapkan warga bisa mengurangi penggunaan air tanah, sehingga penurunan tanah di Jakarta pun dapat ditekan.
