Makassar Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Zero Stunting
Makassar – Masalah stunting masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai target penurunan stunting hingga nol kasus di Makassar. Hal ini disampaikan saat Firman membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Makassar yang diadakan di Ruang Sipakatau, Kamis (12/9/2024).
Kolaborasi Multisektoral untuk Penurunan Stunting
Dalam rapat tersebut, Firman menjelaskan bahwa upaya penurunan stunting merupakan program multisektoral yang harus dilakukan secara terkoordinasi dan terstruktur oleh berbagai dinas terkait. “Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama secara logis, terencana, dan terukur. Kami berharap sinergi antara tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan bisa menurunkan prevalensi stunting di Makassar,” ujarnya.
Firman juga menambahkan bahwa rapat ini digelar sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Survei ini merupakan agenda nasional yang akan berlangsung pada bulan September dan akan menjadikan stunting sebagai salah satu indikator utama yang dinilai. Oleh karena itu, diperlukan aksi nyata yang lebih terfokus, terutama pada keluarga dengan anak usia 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan kelompok paling rentan terhadap stunting.
Fokus pada 71 Kelurahan Prioritas
Sebagai upaya percepatan, survei stunting akan dilakukan di 71 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Wilayah-wilayah ini memiliki angka stunting yang cukup tinggi dan akan menjadi perwakilan penilaian prevalensi stunting di Makassar. Firman menekankan pentingnya pemantauan ketat di tingkat kelurahan untuk memastikan intervensi berjalan efektif.
“Sejak bulan Juni, pengukuran dan intervensi serentak telah dilakukan di seluruh posyandu di Makassar. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti keakuratan penimbangan balita dan peningkatan kapasitas kader posyandu serta tenaga kesehatan,” tambahnya.
Program dan Intervensi Penanganan Stunting
Pemkot Makassar juga telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung penurunan angka stunting, salah satunya adalah DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), yang memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko tinggi. Selain itu, Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana juga terlibat dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.
Firman menggarisbawahi pentingnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting yang holistik dan terukur. “Keberhasilan kita sangat bergantung pada kolaborasi berbagai sektor. Kami perlu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat memiliki target yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Harapan untuk Camat dan Kader Posyandu
Sebagai bagian dari strategi penurunan stunting, Firman menekankan agar para camat, yang bertindak sebagai ketua TPPS di tingkat kecamatan, untuk memaksimalkan perannya. Ia juga meminta para kader posyandu agar terus memantau kinerja tim di tingkat kelurahan, terutama dalam mendorong keluarga berisiko stunting untuk secara rutin membawa anak-anak mereka ke posyandu.
“Kita harus memastikan semua keluarga yang berisiko dapat terpantau dan diberikan pendampingan yang intensif. Posyandu harus menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk memantau tumbuh kembang anak mereka,” pungkas Firman.
