MAKASSAR, WartaKita.id – Di tengah hiruk pikuk agenda pembangunan dan dinamika sosial kota metropolitan, sebuah krisis kesehatan masyarakat yang senyap namun serius terus membayangi Sulawesi Selatan. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan lonjakan signifikan kasus baru HIV/AIDS, mencapai 1.214 kasus kumulatif dalam rentang Januari hingga Agustus 2025. Yang paling mengkhawatirkan, Kota Makassar mencatat lebih dari sepertiga total kasus ini, menjadikannya episentrum penyebaran di provinsi tersebut, dengan hubungan seksual antar-pria (LSL) sebagai faktor risiko penularan yang paling dominan.
Angka 1.214 kasus baru ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Sulsel. Dari total temuan tersebut, 572 kasus atau hampir separuhnya secara eksplisit diidentifikasi terkait dengan faktor risiko LSL. Temuan ini menegaskan urgensi intervensi yang lebih terarah dan sensitif, khususnya di perkotaan padat penduduk seperti Makassar, yang kini memikul beban terberat dalam epidemi ini.
Menguak Angka: Epidemi HIV/AIDS di Sulawesi Selatan dan Makassar
Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memetakan gambaran epidemi HIV/AIDS yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam delapan bulan pertama tahun 2025:
- Total Kasus Baru: 1.214 orang terdiagnosis HIV/AIDS.
- Distribusi Gender: Sebanyak 74% dari kasus ini adalah laki-laki, menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi pada kelompok ini dibandingkan perempuan (26%).
- Kelompok Usia Rentan: Mayoritas penderita, sekitar 51%, berada dalam kelompok usia produktif 25-49 tahun, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan sosial masyarakat.
- Lokasi Episentrum: Kota Makassar mencatat angka tertinggi dengan 563 kasus, diikuti oleh Kabupaten Gowa (119 kasus) dan Kota Palopo (79 kasus). Konsentrasi hampir separuh dari total kasus provinsi (46%) di Kota Makassar menegaskan bahwa epidemi ini adalah fenomena urban yang membutuhkan pendekatan khusus.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel mengakui bahwa tingginya kasus di Makassar sebanding dengan tingginya populasi kota. Namun, penjelasan ini harus dilihat lebih jauh. Tingginya angka bukan hanya karena kepadatan penduduk, tetapi juga karena konsentrasi jejaring sosial, gaya hidup, dan perilaku berisiko yang lebih tinggi di pusat-pusat kota. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Makassar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji ulang strategi pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif.
Faktor Dominan: Memahami Risiko di Balik Angka LSL
Fakta bahwa hubungan seksual antar-pria (LSL) menjadi faktor risiko penularan paling dominan, menyumbang 572 kasus, adalah sebuah temuan krusial yang harus direspons dengan strategi yang tepat. Penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual terjadi ketika ada kontak cairan tubuh yang mengandung virus, seperti darah, cairan mani, atau cairan vagina. Dalam konteks LSL, risiko penularan bisa meningkat karena praktik seksual tertentu dan adanya luka kecil yang mungkin tidak disadari.
Fenomena ini di Makassar bukanlah hal baru, namun angkanya yang terus meningkat menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjangkau komunitas ini. Stigma sosial dan diskriminasi seringkali menghambat individu dari kelompok LSL untuk mengakses layanan kesehatan secara terbuka, termasuk pengetesan HIV (VCT), konseling, dan pengobatan ARV. Mereka mungkin merasa enggan mencari bantuan karena takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar, bahkan dari tenaga kesehatan sekalipun. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kurangnya informasi, minimnya akses layanan, dan perilaku berisiko yang tidak terkoreksi terus berkontribusi pada penyebaran virus. Bagi Makassar sebagai kota metropolitan yang sangat dinamis, adanya kelompok rentan yang tidak terjangkau ini dapat berdampak signifikan pada upaya kesehatan masyarakat secara keseluruhan, berpotensi memengaruhi produktivitas masyarakat usia produktif dan membebani sistem kesehatan lokal.
Makassar sebagai Episentrum: Tantangan Urban dalam Pengendalian HIV
Penjelasan bahwa tingginya kasus di Makassar wajar karena kepadatan penduduk merupakan sebuah penyederhanaan yang berisiko. Lebih dari sekadar jumlah populasi, tingginya angka ini lebih akurat jika dihubungkan dengan konsentrasi jejaring sosial dan perilaku berisiko yang lebih tinggi di pusat-pusat kota. Sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Sulawesi Selatan, Makassar menarik banyak individu dari berbagai latar belakang, termasuk yang mungkin mencari anonimitas atau ruang untuk mengeksplorasi identitas mereka. Lingkungan urban yang serba cepat, dengan beragam fasilitas hiburan dan pertemuan sosial, juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi pola perilaku berisiko.
Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Kesehatan Kota, telah berupaya melakukan berbagai program. Namun, data ini menunjukkan bahwa upaya tersebut perlu diperkuat dan lebih terfokus. Salah satu tantangan besar adalah menjangkau komunitas kunci seperti LSL yang seringkali ‘tersembunyi’ karena stigma. Program-program pencegahan harus dirancang secara kultural sensitif dan disampaikan melalui saluran yang dapat dipercaya oleh komunitas tersebut, mungkin melalui organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memang memiliki jaringan dan kepercayaan di kalangan kelompok LSL. Tanpa keterlibatan aktif dari komunitas dan pendekatan yang tidak menghakimi, program-program ini akan kesulitan mencapai sasaran secara efektif. Misalnya, inisiatif “Puskesmas Ramah LSL” atau “Klinik Sahabat” yang menjamin kerahasiaan dan pelayanan tanpa diskriminasi bisa menjadi langkah konkret.
Strategi Respons Terarah: Mendesain Intervensi yang Efektif dan Sensitif
Temuan ini memberikan mandat yang jelas bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Makassar, untuk merancang strategi kesehatan masyarakat yang hiper-lokal dan terfokus. Sumber daya untuk pencegahan, pengetesan (VCT/Voluntary Counseling and Testing), konseling, pengobatan (terapi ARV/Antiretroviral), dan kampanye edukasi harus dialokasikan secara proporsional ke Makassar.
Mengatasi Stigma dan Mendorong Akses Layanan Kesehatan
Kampanye tersebut harus dirancang secara spesifik dan sensitif untuk menjangkau populasi kunci, terutama komunitas LSL, yang berdasarkan data ini merupakan kelompok paling terdampak. Ini berarti:
- Edukasi Komprehensif: Tidak hanya tentang bahaya HIV, tetapi juga tentang pentingnya tes rutin, penggunaan kondom, dan ketersediaan pengobatan ARV yang efektif untuk menekan viral load hingga tidak terdeteksi (Undetectable = Untransmittable atau U=U).
- Pelayanan Tanpa Stigma: Memastikan fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit di Makassar, memberikan pelayanan yang ramah, rahasia, dan tanpa diskriminasi bagi semua individu, terlepas dari latar belakang atau orientasi seksual mereka. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan tentang penanganan HIV/AIDS yang sensitif sangat diperlukan.
- Keterlibatan Komunitas: Melibatkan organisasi berbasis komunitas yang memiliki rekam jejak dalam bekerja dengan populasi kunci. Mereka adalah jembatan penting untuk membangun kepercayaan dan menyampaikan pesan kesehatan yang relevan.
- Advokasi Kebijakan: Mendorong kebijakan lokal yang mendukung upaya pencegahan, pengetesan, dan pengobatan HIV/AIDS, serta melindungi hak-hak individu yang hidup dengan HIV.
Tanpa intervensi yang kuat dan terarah di pusat kota, upaya untuk mengendalikan penyebaran HIV di seluruh provinsi akan sulit mencapai hasil yang efektif. Perlu ada kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan yang terpenting, komunitas terdampak itu sendiri.
Menatap Masa Depan: Komitmen Bersama untuk Makassar Bebas HIV/AIDS
Krisis HIV/AIDS di Sulawesi Selatan, dengan Makassar sebagai titik fokusnya, adalah panggilan darurat bagi semua pihak. Mengatasi masalah ini bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih inklusif, memahami, dan bebas stigma. Data yang ada adalah alarm keras yang menuntut tindakan segera dan terkoordinasi. Dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, visi Makassar dan Sulawesi Selatan bebas HIV/AIDS bukan sekadar mimpi, melainkan tujuan yang dapat dicapai.
Waktu adalah esensi. Setiap kasus baru yang terdiagnosis adalah pengingat bahwa kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus bergerak bersama, dengan empati dan sains sebagai panduan, untuk melindungi kesehatan masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.
