Wartakita.id, BALI – Diulang tahun yang ke 30 ini, Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) merupakan wadah lintas profesi yang berkaitan dengan bisnis kakao di Indonesia.
ASKINDO menyelenggarakan konferensi kakao yang ke 7 dengan tema the future of cocoa small-holders and industry: Challenges for resilient production and a sustainable cocoa industry in a new era, yang diadakan di Hotel Westin, Nusa dua Bali, Kamis (14/11/19).
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, dan akan ditutup esok hari oleh Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto. Acara konferensi kali ini di hadiri oleh pembicara dan peserta perwakilan dari Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga dana, Akademisi dan Lembaga Lembaga dari seluruh daerah penghasil kakao di dunia.
Bisnis terkait kakao di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup serius mengingat produksi biji kakao yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan kakao yang saat ini baru mencapai 55% dari kapasitas terpasang industri.
Hal ini menjadi dasar pemikiran dan upaya bersama untuk melakukan review terhadap seluruh bagian didalam rantai suplai dari kebun ke Pabrik dan dari Pabrik ke pembeli baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang saat ini dirasakan terjadi diskoneksi sehingga menyulitkan untuk menentukan strategi dan kerangka kerja bersama antara kebun dan Industri.
Dengan mengurai permasalahan bisnis kakao secara holistik, diharapkan akan ditemukan gap yang ada dan kebijakan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produifitas biji maupun untuk meningkatkan nilai tambah Industri. Melalui konferensi ini, kita akan mendapatkan referensi dan lesson learn dari negara penghasil kakao lain.
Sebagai bagian dari cocoa journey yang dibangun oleh ASKINDO dengan terlibat didalam membangun cocoa roadmap di Sulawesi, diskusi menyeluruh terkait persoalan industri kakao di hulu, hilir dan penerapan infrastruktur kebijakan perkebunan.
ASKINDO bersama asosiasi lain seperti halnya DEKAINDO, AIKI, APIKCI, APKAI dan CSP membantu pemerintah didalam menyatukan antara roadmap di hulu dan hilir termasuk didalamnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah serta menyiapkan formula pengumpulan data yang lebih representatif, sehingga nantinya akan mudah mewujudkan dan mengukur program kerja bersama kedepan.
