Wartakita.id, Jayapura — Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Papua secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang membawa polemik penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 ke Komite Etik PSSI. Langkah ini diambil AFP Papua sebagai bentuk komitmen menjaga tata kelola organisasi futsal nasional agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku.
Intinya
- AFP Papua mendukung FFI membawa polemik SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 ke Komite Etik PSSI.
- Daud Henri Arim, Plt Ketua AFP Papua, menilai langkah ini penting untuk menjaga tata kelola organisasi futsal nasional sesuai regulasi.
- Persoalan ini lebih ditekankan pada penerapan aturan organisasi, bukan pertentangan antarpihak.
- AFP Papua melihat Komite Etik PSSI sebagai forum yang tepat untuk mencari kejelasan dan menyelesaikan perbedaan pandangan.
- Polemik berawal dari SK PSSI tertanggal 12 November 2026 yang memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI.
Kerap Ditanyakan
T: Apa yang menjadi dasar AFP Papua mendukung langkah FFI?
J: AFP Papua mendukung langkah FFI karena menilai pengaduan ke Komite Etik PSSI merupakan upaya krusial untuk menjaga tata kelola organisasi futsal nasional agar tetap sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah disepakati bersama.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apa inti dari polemik yang terjadi terkait SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026?
J: Polemik ini berawal dari penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026, yang memutuskan pemberhentian Michael Victor Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028. Keputusan ini menimbulkan perselisihan mengenai kepengurusan futsal nasional.
T: Bagaimana AFP Papua melihat penyelesaian persoalan ini?
J: AFP Papua mendorong agar persoalan kepengurusan futsal nasional ini diselesaikan melalui dialog dan penerapan aturan organisasi yang telah disepakati bersama. Mereka juga menganggap Komite Etik PSSI sebagai forum yang tepat untuk memeriksa dan memberikan kejelasan mengenai polemik tersebut.
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua AFP Papua, Daud Henri Arim, pada Jumat, 20 November 2026. Menurut Daud, langkah FFI membawa persoalan ini ke Komite Etik PSSI adalah sebuah upaya yang sangat penting demi menjaga marwah organisasi. “Ini bukan soal siapa melawan siapa, tapi bagaimana kita memastikan semua berjalan sesuai aturan main yang sudah kita sepakati bersama sebagai sebuah organisasi,” ujar Daud dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa AFP Papua sangat berharap Komite Etik PSSI dapat bekerja secara profesional untuk mengkaji duduk perkara penerbitan SK tersebut. Tujuannya adalah agar ada kejelasan dan kepastian hukum dalam tata kelola futsal di Indonesia. “Kami percaya Komite Etik adalah lembaga yang tepat untuk memberikan pandangan objektif dan solusi atas perbedaan yang muncul,” tegas Daud.
Penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 memang menjadi titik awal perselisihan ini. Melalui SK tersebut, PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum FFI periode 2024-2028. Keputusan ini sontak menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan di kalangan pegiat futsal nasional mengenai legalitas dan proses pengambilan keputusan di tubuh federasi.
AFP Papua, sebagai salah satu asosiasi provinsi yang memiliki suara dalam pengembangan futsal, merasa perlu untuk bersikap. Dukungan mereka terhadap langkah FFI ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan olahraga futsal di tanah air. Mereka berharap proses di Komite Etik PSSI dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak, demi kemajuan futsal Indonesia.
Kontributor: Budi S.
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























