Wartakita.id, Jakarta — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama Federasi Futsal Indonesia (FFI) per Senin, 16 November 2026. Langkah ini diambil untuk mencegah perubahan data kepengurusan FFI di tengah persoalan internal organisasi yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia, sembari menunggu penyelesaian dari induk organisasinya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Intinya
- Kemenkum melalui Ditjen AHU memblokir sementara akses SABH FFI.
- Pemblokiran dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan FFI selama persoalan internal diselesaikan.
- Langkah ini merupakan tindak lanjut surat resmi PSSI tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.
- Kemenkum menunggu PSSI menyelesaikan persoalan internal Futsal.
- FFI saat ini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia, yang menjadi sumber masalah kepengurusan.
Keputusan Kemenkum ini merupakan respons cepat terhadap surat resmi PSSI yang dilayangkan pada 13 November 2026. Dalam surat tersebut, PSSI secara tegas meminta agar akses administrasi badan hukum FFI diblokir sementara. Pemblokiran ini krusial untuk menjaga stabilitas data kepengurusan FFI, terutama mengingat adanya dualisme nama yang digunakan, yaitu Federasi Futsal Indonesia dan Asosiasi Futsal Indonesia, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan manipulasi data.
Baca Juga Pilihan Editor:
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti surat permohonan dari PSSI tersebut. “Kami telah menerima surat dari PSSI dan sesuai dengan kewenangan kami, Ditjen AHU melakukan pemblokiran sementara akses SABH atas nama FFI. Ini kami lakukan untuk mencegah adanya perubahan data yang tidak diinginkan selama persoalan internal mereka belum terselesaikan,” ujar Andi Taletting Langi dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Andi Taletting Langi menekankan bahwa peran Kemenkum dalam kasus ini adalah sebagai fasilitator administrasi. Penyelesaian akar persoalan kepengurusan FFI sepenuhnya berada di tangan PSSI sebagai induk organisasi. “Kami menunggu PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal. Kemenkum akan bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku setelah ada kejelasan dari PSSI,” tambahnya.
Persoalan yang melatarbelakangi pemblokiran ini adalah adanya perubahan nama dari Federasi Futsal Indonesia menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Perubahan ini diduga menimbulkan friksi di internal FFI terkait kepengurusan yang sah dan berwenang. PSSI, sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia, merasa perlu campur tangan untuk memastikan bahwa organisasi futsal di bawahnya berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat merugikan perkembangan olahraga futsal nasional.
Langkah Kemenkum ini diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi PSSI untuk melakukan mediasi dan menemukan solusi terbaik bagi kepengurusan FFI. Tanpa adanya kejelasan status dan kepengurusan yang definitif, perkembangan futsal di Indonesia bisa terhambat. Pemblokiran akses SABH ini menjadi sinyal kuat bahwa Kemenkum serius dalam menjaga tertib administrasi badan hukum, terutama yang berkaitan dengan organisasi olahraga.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa Kemenkum memblokir akses kepengurusan FFI?
J: Kemenkum memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi diselesaikan, sesuai permintaan PSSI.
T: Siapa yang meminta pemblokiran ini?
J: Pemblokiran ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026.
T: Apa akar persoalan di FFI?
J: Akar persoalan diduga terkait dengan perubahan nama Federasi Futsal Indonesia menjadi Asosiasi Futsal Indonesia, yang menimbulkan masalah internal kepengurusan.
T: Kapan pemblokiran ini mulai berlaku?
J: Pemblokiran ini mulai berlaku efektif pada Senin, 16 November 2026.
Kontributor: Budi S.
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























