Wartakita.id, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada November 2026, dengan menetapkan enam kriteria ketat bagi para lansia untuk dapat menerima dana bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Penyaluran ini merupakan upaya berkelanjutan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga lanjut usia yang membutuhkan dukungan ekonomi di ibu kota.
Intinya
- Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) harus berusia minimal 60 tahun.
- Wajib memiliki identitas kependudukan DKI Jakarta, dibuktikan dengan KTP atau KK, serta berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
- Calon penerima harus berasal dari keluarga prasejahtera yang teridentifikasi membutuhkan dukungan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- Penetapan penerima mengacu pada data kesejahteraan sosial terpadu, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara ketat untuk memastikan ketepatan sasaran, mencakup pencocokan aset (NJOP di atas Rp1 miliar), status penerima bantuan pemerintah pusat, data kependudukan, dan status penghuni panti sosial.
- Dinas Sosial DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran KLJ secara mandiri; penentuan penerima didasarkan pada data terpadu dan hasil verifikasi yang telah ditetapkan.
Kerap Ditanyakan
T: Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan KLJ?
J: Bantuan KLJ sebesar Rp300.000 per bulan disalurkan langsung ke rekening Bank Jakarta milik penerima yang telah ditetapkan setelah melalui proses verifikasi dan validasi data yang ketat.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apakah lansia yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta bisa menerima KLJ?
J: Tidak. Salah satu syarat mutlak penerima KLJ adalah memiliki identitas kependudukan DKI Jakarta, baik KTP maupun KK, dan harus berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
T: Bagaimana cara mendaftar program KLJ?
J: Dinas Sosial DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran KLJ secara mandiri. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan data terpadu yang dimiliki pemerintah dan hasil verifikasi serta validasi data yang telah dilakukan.
T: Apa saja yang diverifikasi dalam proses validasi data penerima KLJ?
J: Proses verifikasi dan validasi mencakup pencocokan dengan informasi kepemilikan aset, seperti nilai jual objek pajak (NJOP) yang di atas Rp1 miliar, status sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, data kependudukan, serta data warga yang tinggal di panti sosial.
T: Mengapa kriteria penerima KLJ begitu ketat?
J: Penetapan kriteria yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran dan benar-benar menyasar kepada lansia dari keluarga prasejahtera yang paling membutuhkan dukungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di DKI Jakarta.
Kontributor: H. Gunadi
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.
