Wartakita.id, Dompu — Mulai November 2026, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, akan merasakan perbaikan penghasilan signifikan. Kebijakan ini menetapkan gaji minimal Rp750 ribu per bulan, yang diakomodasi melalui tiga skema penyesuaian dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026.
Intinya
- PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu akan menerima perbaikan penghasilan mulai November 2026.
- Besaran gaji minimal yang ditetapkan adalah Rp750 ribu per bulan.
- Penyesuaian penghasilan ini dilakukan melalui tiga skema berdasarkan gaji yang diterima sebelumnya.
- Anggaran untuk perbaikan penghasilan ini telah disiapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026.
- Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, mengonfirmasi kesiapan anggaran tersebut pada Selasa, 10 November 2026.
Langkah Pemerintah Kabupaten Dompu ini merupakan respons terhadap kebutuhan perbaikan kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, pada Selasa (10/11/2026) mengonfirmasi bahwa anggaran untuk perbaikan penghasilan tersebut telah dialokasikan dalam dokumen Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar.
Baca Juga Pilihan Editor:
Perbaikan penghasilan ini tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui tiga skema penyesuaian yang mempertimbangkan besaran gaji yang diterima oleh masing-masing PPPK Paruh Waktu sebelumnya. Skema pertama menyasar mereka yang sebelumnya menerima penghasilan di bawah Rp700 ribu per bulan. Bagi kelompok ini, gaji akan dinaikkan menjadi minimal Rp750 ribu per bulan. Sementara itu, PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya berpenghasilan antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta per bulan juga akan mendapatkan kenaikan, meskipun rincian pasti besaran penambahannya belum sepenuhnya terperinci dalam informasi yang tersedia.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli para PPPK Paruh Waktu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kerja dan motivasi. Dari perspektif ekonomi makro daerah, peningkatan daya beli kelompok pekerja ini dapat mendorong konsumsi domestik di Kabupaten Dompu. Sementara itu, dari sisi tata kelola pasar tenaga kerja, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan standar upah yang lebih layak bagi tenaga kerja kontrak, meskipun dalam skala paruh waktu.
Implikasi kebijakan ini juga menyentuh aspek pengelolaan anggaran daerah. Alokasi dalam Perubahan APBD menunjukkan adanya penyesuaian prioritas fiskal untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak terkait kesejahteraan aparatur. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar kebijakan ini dapat berkelanjutan tanpa mengganggu pos-pos belanja daerah lainnya yang krusial.
Kerap Ditanyakan
T: Kapan kebijakan kenaikan gaji PPPK Paruh Waktu di Dompu mulai berlaku?
J: Kebijakan perbaikan penghasilan ini akan mulai berlaku efektif pada bulan November 2026.
T: Berapa besaran gaji minimal yang akan diterima PPPK Paruh Waktu setelah ada perbaikan?
J: Besaran gaji minimal yang ditetapkan adalah Rp750 ribu per bulan.
T: Bagaimana skema penyesuaian penghasilan bagi PPPK Paruh Waktu?
J: Penyesuaian dilakukan melalui tiga skema, termasuk kenaikan gaji bagi yang sebelumnya menerima di bawah Rp700 ribu menjadi Rp750 ribu, dan penyesuaian bagi yang berpenghasilan antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta.
T: Siapa yang mengonfirmasi kesiapan anggaran untuk kebijakan ini?
J: Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, yang mengonfirmasi kesiapan anggaran tersebut.
Kontributor: H. Gunadi
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.
