Permintaan Presiden AS Donald Trump kepada sekutu globalnya untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz, demi menjaga jalur pasokan minyak dunia, disambut dengan penolakan tegas dari sejumlah negara kunci, menggarisbawahi perbedaan strategis dan ketidaksepakatan dalam menghadapi isu keamanan maritim vital ini.
Trump Mendesak Sekutu untuk Mengamankan Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah secara terbuka mendesak negara-negara sekutu, termasuk Inggris, China, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mengerahkan kapal perang guna melindungi kapal dagang dan memulihkan pasokan minyak dunia yang terancam akibat potensi penutupan Selat Hormuz. Langkah ini merupakan respons terhadap ancaman penutupan selat oleh Teheran, yang diduga sebagai balasan atas serangan udara AS dan Israel.
Pada Sabtu (14/03), Trump melalui platform Truth Social menyerukan “upaya bersama” untuk membuka kembali jalur laut yang krusial ini, menawarkan “banyak” dukungan dari AS bagi negara yang berpartisipasi. Ia juga menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times bahwa kegagalan mengamankan transportasi maritim di Selat Hormuz akan “sangat merugikan masa depan NATO”. Selat Hormuz sendiri memegang peranan vital sebagai rute pengiriman minyak tersibuk di dunia, melayani sekitar 20% pasokan global, dan telah menjadi sumber gangguan pasokan terbesar dalam sejarah yang memicu lonjakan harga minyak mentah.
Penolakan Tegas dari Negara-Negara Sekutu Menjadi Sorotan
Mayoritas negara yang diminta untuk berpartisipasi secara eksplisit menolak permintaan AS, menunjukkan sikap independen dan pertimbangan strategis masing-masing.
Inggris: Menolak Keterlibatan dalam Perang Lebih Luas
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa negaranya tidak akan “terlibat dalam perang yang lebih luas” di Iran. Meskipun Inggris berupaya merumuskan rencana bersama sekutu untuk membuka kembali selat tersebut, hal ini dipastikan tidak akan dilakukan sebagai bagian dari misi NATO.
Jerman: Pertanyakan Efektivitas dan Mandat Misi
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, secara tegas menolak permintaan Trump. Ia mempertanyakan efektivitas kapal-kapal fregat Eropa jika Angkatan Laut AS yang kuat sekalipun tidak mampu menyelesaikan masalah. Juru bicara Kanselir Jerman menekankan bahwa isu ini “tidak ada kaitannya dengan NATO” dan Jerman tidak memiliki mandat dari PBB, Uni Eropa, maupun NATO untuk terlibat.
Spanyol: Menilai Tindakan AS-Israel Ilegal
Pemerintah Spanyol, melalui Menteri Pertahanan Margarita Robles dan Menteri Luar Negeri José Manuel Albares, menyatakan tidak akan ikut serta dalam operasi militer di Selat Hormuz. Mereka menilai perang AS-Israel melawan Iran sebagai tindakan ilegal dan menekankan bahwa solusi harus berfokus pada pengakhiran perang, bukan menambah ketegangan.
Jepang: Belum Pertimbangkan Operasi Keamanan Maritim
Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menyatakan bahwa Jepang “saat ini tidak mempertimbangkan peluncuran operasi keamanan maritim” terkait situasi di Iran.
Australia: Tegas Tidak Mengirim Kapal Perang
Menteri Infrastruktur dan Transportasi Australia, Catherine King, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz.
Respons Bervariasi dari China dan Korea Selatan
Sementara beberapa negara menolak, China dan Korea Selatan menunjukkan respons yang lebih bernuansa.
China: Menekankan Tanggung Jawab Global
Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington menekankan tanggung jawab semua pihak untuk menjamin pasokan energi yang stabil, namun tidak secara langsung mengkonfirmasi penerimaan permintaan Trump.
Korea Selatan: Mengkaji Cermat dan Berkomunikasi
Kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan akan “menjaga komunikasi erat dengan Amerika Serikat dan mengambil keputusan setelah kajian yang cermat.”
Posisi Tegas Iran: Selat Hormuz Tetap Tertutup Bagi Musuh
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran tidak meminta gencatan senjata atau bertukar pesan dengan Washington. Ia menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup “bagi musuh-musuh kami,” yaitu pihak-pihak yang melakukan agresi tidak adil terhadap Iran.
Kritik terhadap Kebijakan Luar Negeri Trump dan Peran NATO
Koresponden diplomatik BBC, Paul Adams, menyoroti ironi dalam pernyataan Trump, mengingat ia kerap mengkritik negara-negara anggota NATO. Pernyataan Trump mengenai “masa depan yang sangat buruk” bagi NATO yang menolak ikut serta memunculkan pertanyaan fundamental mengenai tujuan dan peran aliansi tersebut. Jenderal Nick Carter, mantan Kepala Staf Pertahanan Inggris, menekankan bahwa NATO adalah aliansi pertahanan, bukan alat bagi satu anggota untuk memulai perang atas inisiatifnya sendiri.
Trump sendiri mengungkapkan bahwa permintaannya kepada negara lain di Selat Hormuz “bukan karena kami membutuhkannya, tetapi karena saya ingin melihat bagaimana mereka bereaksi,” sembari kembali mengungkit bahwa AS sering melindungi negara lain namun tidak mendapatkan imbalan saat dibutuhkan. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Trump mengenai hubungan internasional dan ekspektasi imbal balik dari sekutu.
