Bait-bait harapan baru kini terbentang di atas puing-puing perusakan. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar, dua simbol demokrasi yang sempat porak-poranda akibat aksi massa, kini mulai bangkit kembali. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pertama telah dimulai, sebuah langkah signifikan yang menelan anggaran awal sekitar Rp 90 miliar, menandakan komitmen untuk memulihkan kembali denyut aktivitas legislatif di kedua institusi vital ini.
Kebangkitan Dua Pilar Demokrasi
Kepastian pembangunan ulang ini diperkuat dengan penandatanganan kontrak yang telah dilakukan. Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, membenarkan bahwa Balai Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menunjuk PT Hutama Karya, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka, sebagai pelaksana proyek prestisius ini. “Alhamdulillah beberapa hari lalu sudah mengadakan penandatangan kontrak dengan perusahaan BUMN, dalam rangka pembangunan kantor DPRD Kota dan kantor DPRD Provinsi,” ujar Cicu pada Senin (15/12/2025), memberikan secercah optimisme di tengah upaya pemulihan.
Penandatanganan kontrak ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah penanda dimulainya kembali kehidupan bagi dua gedung yang memegang peran sentral dalam pemerintahan daerah. Tahap awal pembangunan telah berjalan, meliputi kegiatan teknis krusial seperti pengukuran bangunan dan pembersihan area. Langkah-langkah awal ini, meski sederhana, adalah fondasi penting untuk memulai proses rekonstruksi yang lebih kompleks.
Strategi Pembangunan Ulang: Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pendekatan pembangunan kembali kedua gedung ini dirancang secara cermat, membedakan antara rehabilitasi dan rekonstruksi total. Untuk kantor DPRD Sulsel, terdapat tiga bangunan utama yang menjadi fokus:
- Gedung Tower: Akan menjalani rehabilitasi untuk memastikan kekokohan struktur dan kelayakannya. Survei mendalam telah dilakukan untuk menganalisis kekuatan besi dan bangunan secara keseluruhan.
- Ruang Paripurna: Sama seperti gedung tower, ruang paripurna juga akan direhabilitasi. Ruangan krusial ini menjadi saksi bisu banyak keputusan penting, sehingga perbaikannya menjadi prioritas.
- Gedung Kesekretariatan: Mengalami rekonstruksi total. Berdasarkan peninjauan awal, bangunan ini dinilai sudah tidak layak diperbaiki dan memerlukan pembangunan dari nol untuk menjamin standar keamanan dan fungsionalitas.
Keputusan untuk merekonstruksi total gedung kesekretariatan didasarkan pada penilaian visual dan teknis yang menunjukkan kerusakannya cukup parah, sehingga perbaikan minimal tidak akan memadai. Ini adalah langkah tegas untuk memastikan bahwa bangunan yang baru akan kokoh dan dapat berfungsi optimal untuk tahun-tahun mendatang.
Target dan Tantangan: Menuju 2027
Proyek ambisius ini memiliki target waktu penyelesaian yang jelas. Cicu menargetkan rehabilitasi gedung tower DPRD Sulsel dapat rampung pada tahun 2026. Sementara itu, ruang paripurna dan gedung kesekretariatan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2027.
Awalnya, target penyelesaian seluruh pekerjaan adalah Desember 2025. Namun, proses uji laboratorium ketahanan bangunan memakan waktu yang tidak sedikit. Kementerian PU melakukan uji laboratorium secara mendalam untuk mengevaluasi kelayakan bangunan yang akan diperbaiki. Pengujian ini sangat krusial untuk menentukan apakah bangunan masih layak direhab atau harus direkonstruksi total, yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama.
Pakar Berbicara: Mengapa Uji Laboratorium Penting?
Dari kacamata teknis, uji laboratorium ketahanan bangunan bukan sekadar prosedur birokratis. Ini adalah langkah esensial untuk:
- Memastikan Keamanan Struktural: Menilai kekuatan material bangunan lama, seperti beton dan baja, untuk mencegah risiko keruntuhan di masa depan.
- Optimalisasi Anggaran: Menghindari pemborosan dengan menentukan apakah perbaikan menyeluruh memang diperlukan atau rehabilitasi terbatas sudah cukup.
- Keberlanjutan Bangunan: Memastikan gedung yang direhab atau direkonstruksi memenuhi standar bangunan tahan gempa dan bencana lainnya, mengingat posisi geografis Indonesia yang rawan bencana.
Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
Pembangunan ulang gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar bukan hanya soal fisik. Ini adalah simbol pemulihan kepercayaan publik, komitmen pemerintah dalam menjaga fasilitas publik, dan tekad untuk terus menjalankan roda pemerintahan dengan stabil dan profesional. Bagi masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan, ini adalah pertanda bahwa demokrasi mereka akan segera kembali berdenyut di tempat yang semestinya, lebih kuat dan lebih kokoh dari sebelumnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa saja gedung DPRD yang sedang dibangun ulang?
Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar.
Berapa anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama pembangunan ulang ini?
Anggaran tahap pertama menelan biaya sekitar Rp 90 miliar.
Siapa kontraktor pelaksana pembangunan ulang ini?
PT Hutama Karya, sebuah perusahaan BUMN, ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
Bagaimana pendekatan pembangunan ulang untuk gedung DPRD Sulsel?
Gedung tower dan ruang paripurna akan direhabilitasi, sementara gedung kesekretariatan akan direkonstruksi total.
Kapan target penyelesaian pembangunan ulang gedung DPRD Sulsel dan Makassar?
Gedung tower DPRD Sulsel ditargetkan selesai pada 2026, sementara ruang paripurna dan gedung kesekretariatan ditargetkan rampung pada 2027.
Mengapa ada penundaan dari target awal Desember 2025?
Proses uji laboratorium ketahanan bangunan memakan waktu lebih lama dari perkiraan.
